Bocoran Tempat Relokasi Warga Terdampak Investasi di Pulau Rempang, Pemerintah Siapkan SHM

TRIBUNKALTIM.CO - Inilah bocoran tempat relokasi warga terdampak investasi di Pulau Rempang, pemerintah siapkan SHM.

Sekitar 7.500 jiwa yang tinggal di Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, akan direlokasi demi proyek pembangunan Rempang Eco City.

Pemerintah pun telah menyiapkan lokasi relokasi bagi masyarakat yang terdampak pembangunan di Pulau Rempang.

Disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, pihaknya telah meyiapkan tanah seluas 500 hektare untuk relokasi warga Rempang.

"Terkait tempat untuk saudara-saudara kita yang ada di Rempang, kami sudah siapkan lokasi di Dapur 3, Pulau Galang. Luasnya 500 hektare," ungkap Hadi dalam siaran pers, Minggu (17/9/2023).

Baca juga: Menteri Bahlil Jelaskan soal Investasi di Pulau Rempang, Optimis Jadi Mesin Ekonomi Baru Indonesia

Baca juga: Soal Konflik Rempang, PBNU: Semua Pihak Harus Cooling Down Terutama Aparat Keamanan

Baca juga: Bentrok Masyarakat vs Aparat di Rempang Jadi Sorotan Media Asing, Sebut Hanya Masalah Komunikasi

Menteri Hadi Tjahjanto pun mengaku siap memberikan sertifikat hak milik (SHM) bagi warga terdampak pembangunan Rempang Eco City yang memenuhi syarat.

Dirinya juga menyatakan sudah berkoordinasi dengan Wali Kota Batam yang juga menjabat Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, terkait rencananya untuk memberikan sertifikat tanah kepada masyarakat.

"Ketika sudah diinventarisasi dan identifikasi, subjeknya sudah ditentukan 16 titik, kita ingin langsung menyerahkannya sambil kita jalankan pembangunan dan diawasi oleh pemilik," kata Hadi menambahkan.

Akan tetapi, imbuh Hadi, SHM yang diberikan tidak boleh dijual dan harus dimiliki oleh masyarakat yang terdampak tersebut.

Sebelumnya, Hadi telah mengikuti Rapat Koordinasi Teknis (Rakernis) bersama menteri dan pimpinan instansi terkait untuk membicarakan tindak lanjut upaya penyelesaian konflik yang melibatkan masyarakat di Rempang.

Ditemui usai rapat, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia sebagai pemimpin rapat menegaskan bahwa proses penanganan masalah di Rempang harus dilakukan dengan cara yang lembut dan baik.

"Tadi, kami sudah melakukan kesepakatan-kesepakatan yang (kemudian) akan kita bicarakan dengan rakyat. Proses penanganan harus dilakukan secara soft (lembut)," imbuh Bahlil.

Kata dia, pemerintah tetap memberikan penghargaan kepada masyarakat yang memang sudah secara turun-temurun di sana, maka dari itu harus dikomunikasikan dengan baik.

Baca juga: Diduga Gara-gara Sedekah Makanan untuk Warga Rempang, Sahabat Ustadz Abdul Somad Dipanggil Polisi

Bakal jadi Mesin Ekonomi Baru Indonesia

Proyek Rempang Eco City di Pulau Batam, Kepulauan Riau, digadang-gadang mampu menarik investasi yang besar.

Oleh karenanya, Rempang Eco City masuk dalam daftar Program Strategi Nasional 2023.

Pembangunan Rempang Eco City tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 yang disahkan pada 28 Agustus 2023.

Proyek Rempang Eco City ditargetkan bisa menarik investasi hingga Rp 381 triliun pada 2080.

Dengan adanya investasi di Pulau Rempang ini juga akan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia pun optimistis, Rempang akan menjadi mesin ekonomi baru Indonesia.

Rempang Eco City bakal meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

"Yakinlah bahwa investasinya ini untuk kesejahteraan rakyat. Dengan menciptakan banyaknya lapangan pekerjaan, pendapatan masyarakat juga akan meningkat," ujar Bahlil usai rapat terkait pengembangan Pulau Rempang di Hotel JW Marriott Harbour Bay, Batam, Minggu (17/9/2023).

Bahlil juga mendukung langkah BP Batam dalam melakukan pendekatan humanis ke masyarakat Rempang.

Khususnya dalam melakukan sosialisasi dan pendataan terhadap warga yang terdampak pengembangan.

Menurutnya, komunikasi yang baik dan humanis sangat penting dalam percepatan investasi di Pulau Rempang.

"Untuk investasi, kami bersaing dengan negara luar. Kami tidak bisa menunggu karena investasi ini akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Yang paling penting, komunikasi ke masyarakat harus jauh lebih baik," tambah Bahlil.

"Untuk hal-hal teknis lainnya, kami akan terus membahasnya," kata Bahlil menambahkan.

Sementara, Kepala BP Batam melalui Kepala Biro Promosi, Humas dan Protokol Ariastuty Sirait mengatakan, BP Batam sepenuhnya mendukung program pemerintah.

"Kami optimis pengembangan Rempang sebagai mesin ekonomi baru Indonesia bisa terealisasi dengan baik. Karena selain memberikan multiplier effect terhadap kota/kabupaten di sekitar, proyek Rempang Eco City juga akan membuka lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat Kepri, terutama masyarakat sekitar kawasan Industri tersebut," terang Ariastuty Tuty.

Baca juga: Sosok Abang Long Pahlawan Rempang yang Bikin Kapolres Terdiam dan Nasibnya Kini, PH Sulit Bertemu

Apa Itu Rempang Eco City?

Disebutkan, Rempang Eco City adalah salah satu daftar Program Strategi Nasional 2023.

Pembangunan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 yang disahkan pada 28 Agustus 2023.

Proyek ini akan digarap oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) dan ditargetkan bisa menarik investasi hingga Rp 381 triliun pada 2080.

Proyek tersebut berupa kawasan industri, perdagangan, hingga wisata terintegrasi yang ditujukan untuk mendorong daya saing dengan Singapura dan Malaysia.

PT MEG nantinya juga akan membantu pemerintah menarik investor asing dan lokal untuk pengembangan ekonomi di Pulau Rempang.

Untuk menggarap Rempang Eco City, PT MEG diberi lahan sekitar 17.000 hektare yang mencakup seluruh Pulau rempang dan Pulau Subang Mas.

Pemerintah menargetkan pengembangan ini akan menyerap sekitar 306.000 tenaga hingga 2080.

Dikutip dari Kompas.id Pulau Rempang sudah harus dikosongkan pada 28 September 2023.

"Pos ini kami bikin karena pada 28 September nanti, berdasarkan informasi dari BP Batam, Pulau Rempang harus sudah clean and clear untuk diserahkan kepada PT MEG," kata Kapolresta Barelang Kombes Nugroho Tri Nuryanto.

(Kompas.com/TribunKaltim.co)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS