Apa Itu Rempang Eco City? Proyek yang Picu Konflik di Pulang Rempang, Ini Perusahaan di Baliknya

TRIBUNKALTIM.CO - Apa itu Rempang Eco City yang memicu konflik di Pulau Rempang hingga jadi sorotan?

Proyek Rempang Eco City termasuk salah satu Proyek Strategis Nasional yang digagas pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Ini perusahaan di balik Rempang Eco City yang memicu bentrok aparat dengan warga di Pulau Rempang hingga menjadi sorotan. 

Dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com, bentrokan terjadi antara warga dan aparat keamanan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri) dalam beberapa hari terakhir.

Baca juga: Sejarah Pulau Rempang yang Kini Jadi Sorotan, Ustadz Abdul Somad Sebut Warganya Keturunan Prajurit

Baca juga: Jokowi Sebut Konflik Rempang hanya Salah Komunikasi: Masyarakat Kalau Ada Ganti Rugi Seneng Lho

Baca juga: Anies Baswedan Bahas Bentrok di Rempang, Sentil Investasi Ala Jokowi dan Sindir Penggusuran Era Ahok

Kamis (7/9/2023) lalu, konflik tersebut mencapai puncaknya. ketika warga menghadang aparat gabungan yang akan mematok dan mengukur lahan.

Ini terjadi lantaran warga menolak adanya proyek pengembangan kawasan ekonomi bernama Rempang Eco City di wilayah tersebut.

Akibat adanya proyek itu, seluruh penduduk Pulau Rempang yang berjumlah sekitar 7.500 jiwa harus direlokasi.

Selain itu, proyek tersebut juga mengancam eksistensi 16 kampung adat Melayu yang ada di Pulau Rempang sejak 1834.

Lalu apa itu Rempang Eco City?

Rencana pengembangan wilayah Rempang telah dimulai sejak 2004 berdasarkan Akta Perjanjian No. 66 Tahun 2004 kerja sama antara BP Batam dan Pemerintah Kota (Pemkot) Batam dengan PT Makmur Elok Graha (MEG).

PT MEG merupakan rekan BP Batam dan Pemkot Batam.

Dikutip dari laman Badan Pengusahaan (BP) Batam, Rempang Eco City merupakan salah satu daftar Program Strategis Nasional 2023.

Proyek Rempang Eco City merupakan kawasan industri, perdagangan, hingga wisata terintegrasi yang ditujukan untuk mendorong daya saing dengan Singapura dan Malaysia.

Pembangunan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 yang disahkan pada 28 Agustus.

PT MEG resmi menjadi nakhoda untuk mengembangkan kawasan seluas 17.000 hektar itu pada 12 April 2023 lalu, ditandai dengan Peluncuran Program Pengembangan Kawasan Rempang di Jakarta.