IKN Nusantara Jadi Ibu Kota Indonesia, Jakarta dan Sekitarnya akan Diawasi Langsung oleh Wapres

TRIBUNKALTIM.CO - Nasib Jakarta usai tak lagi menjadi Ibu Kota Indonesia, kian terang.

Diketahui, Pemerintah akan memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan Timur.

Yakni di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara pada 2024 mendatang.

Sementara, hilangnya status Ibu Kota menjadikan Jakarta berstatus sebagai Daerah Khusus Jakarta, atau DKJ.

DKJ ini akan dipimpin langsung oleh Wakil Presiden.

Baca juga: Deretan Proyek Diresmikan Jokowi di IKN Nusantara, Lapangan TC PSSI Hingga Investasi Konglomerat

Baca juga: Inilah Mekanisme Penggantian KTP Bagi Warga DKI Jakarta Jika Ibu Kota Resmi Pindah ke IKN Nusantara

Dewan Kawasan atau Dewas Regional Jabodetabekpunjur yang akan dibentuk usai pemindahan Ibu Kota, bakal dipimpin oleh Wakil Presiden RI secara ex officio.

Hal itu tertuang dalam draft Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Pasal 44 Ayat 3.

"Dewan Kawasan secara ex officio dipimpin oleh Wakil Presiden selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah," seperti dikutip Kompas.com, Rabu (20/9/2023).

Dalam beleid yang sama, dijelaskan, Dewas Regional bertugas mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang di Jakarta dengan daerah penyangga.

"Mengkoordinasikan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rencana induk oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, dan sinkronisasi pembangunan Jakarta dengan daerah sekitarnya," bunyi pasal tersebut.

Draf RUU DKJ juga menegaskan, ketentuan lebih lanjut mengenai Dewas Regional akan diatur dalam Peraturan Presiden tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

Sebagai informasi, pemerintah berencana tetap menjadikan DKI Jakarta sebagai daerah khusus meskipun ibu kota Indonesia akan pindah ke Nusantara.

Wacana ini diusung melalui pembahasan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat internal yang membahas RUU tersebut pada Selasa (12/9/2023) kemarin.

Salah satu hasil dari rapat tersebut ialah mengganti status Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara diamanatkan perlunya mengganti UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Pemindahan Ibu Kota Negara, berdasarkan UU IKN mengubah status Jakarta yang semula 'Daerah Khusus ibu kota' diarahkan menjadi 'Daerah Khusus Jakarta'," ujar Sri Mulyani, melalui unggahan akun resmi Instagram-nya, dikutip Rabu (13/9/2023).

Baca juga: Proyek Investasi Sederet Konglomerat Tanah Air di IKN Nusantara Pekan Ini Bakal Diresmikan Jokowi

Jokowi Resmikan Investasi Swasta di IKN

Presiden Jokowi dijadwalkan meresmikan sejumlah proyek investasi swasta di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur, pekan ini.

Proyek investasi tersebut merupakan garapan para crazy rich di Indonesia.

Mereka akan membangun berbagai fasilitas, seperti hotel berbintang, mal, rumah sakit, hingga hunian terpadu.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Bambang Susantono mengatakan, Presiden Joko Widodo akan melakukan sederet rangkaian kegiatan di IKN pada 21-23 September 2023.

Paling utama adalah agenda peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek pembangunan sarana dan prasarana di sana yang merupakan dana dari investor dalam negeri atau penanaman modal dalam negeri (PMDN).

"Yang bisa saya sampaikan kemungkinan besar memang persetujuan dari presiden ya.

Dia akan ke sana tanggal 21 sampai 23 September," ujarnya ditemui di Gedung Parlemen Jakarta, Senin (18/9/2023).

Berdasarkan paparan slide Otorita IKN, tercantum jadwal Jokowi ketika sampai di IKN, yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur.

Pada 21 September, Jokowi akan groundbreaking proyek konsorsium Agung Sedayu Group (ASG), berupa pembangunan mal, hotel, dan perkantoran.

Konsorsium yang dimaksud yakni Agung Sedayu Group, Anthony Salim, Sinarmas (Franky Wijaya), Pulau Intan (Pui Sudarto), Djarum (Budi Hartono), Wings (Wiliam Katuari), Adaro (TP Rahmat/Boy Tohir), Barito Pacific (Prajogo Pangestu), Mulia Group (Eka Tjandranegara), dan Astra (Soeryadjaya).

Kemudian 22 September, groundbreaking pembangunan tempat pelatihan sepak bola berstandar FIFA dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

Masih waktu yang sama, juga dilakukan groundbreaking pembangunan rumah sakit bertaraf internasional dari RS Internasional Hermina.

Baca juga: Pilkades Tetap Digelar di Sepaku PPU Meski Sudah Jadi IKN Nusantara

Lalu, 22 September ada penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) oleh PT Pertamina (Persero) untuk pembangunan pusat penelitian untuk keberlanjutan energi ramah lingkungan.

"Banyak acara beliau, enggak cuma itu (groundbreaking).

Ada nanti misalnya, direncanakan juga tentang PSSI training centre-nya, insya Allah akan peletakan batu pertama di situ (IKN)," ucap Bambang.

"Jadi ini rangkaian kegiatan yang beliau juga ingin melihat.

Biasanya beliau tiap dua bulan sekali melihat ke lapangan ya. Jadi itu yang beliau lihat.

Jadi tidak hanya groundbreaking saja," lanjut dia.

Nilainya Rp 40 Triliun

Proyek ibu kota negara baru, Ibu Kota Nusantara (IKN), telah menerima investasi dari investor dalam dan luar negeri sekitar Rp 40 triliun.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN (OIKN) Agung Wicaksono usai Rapat Panja Perubahan RUU IKN di Kantor DPR RI, Senin (11/9/2023).

"Mungkin kita bisa bilang sekitar Rp 40 triliun," ucap Agung.

Investasi tersebut diberikan untuk pembangunan berbagai bidang infrastruktur, terutama kawasan terpadu atau mixed-use.

Kawasan ini mencakup tempat tinggal berbentuk rumah tapak maupun rumah susun (rusun), perkantoran, pusat perbelanjaan, hiburan, hingga hotel.

Sejauh ini, OIKN melihat investor dari dalam negeri yang masih terlihat paling ambisius untuk berinvestasi.

284 LoI tersebut berasal dari 21 negara.

Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono mengatakan banyak negara yang berminat investasi di IKN.

Agung mengungkapkan, pihaknya telah menerima 284 letter of intent (LoI) atau komitmen awal untuk berinvestasi di IKN Nusantara.

Ada delapan langkah berinvestasi di IKN, yaitu LOI submission, one on one meeting, response letter, feasibility study, LOI review and prioritization, confirmation letter, NDA dan Data Request, dan Deal Closing.

Baca juga: Diresmikan Jokowi Pekan Ini, Deretan Crazy Rich Indonesia yang Tancap Investasi di IKN Nusantara

“Dari tahapan ini sudah kita terima 284 LOI dari sekitar 21 negara, terbanyak hampir setengah lebih dari dalam negeri, merah putih.

Negara-negara tetangga Malaysia Singapura cukup signifikan, China sama Jepang juga signifikan,” kata Agung.

Menurut Agung, saat ini ada 12 sektor investasi prioritas pengembangan kawasan IKN, termasuk energi baru terbarukan dan perumahan.

“Saat ini mungkin yang paling besar itu perumahan, kalau jelas KPBU sekarang yang paling dibutuhkan untuk membangun hunian dari ASN.

Dari APBN, PUPR sudah membangun 47 tower. Tapi tidak cukup, harus didukung peran swasta oleh KPBU,” tuturnya.

Agung menjelaskan ada salah satu investor IKN yang berinvestasi membangun infrastruktur jalan yang seharusnya dibangun oleh APBN.

Namun bersedia bangun tapi mendapat insentif sehingga dapat potongan.

“Mereka sudah tertarik bangun jalan atau bangun, sudah mulai menghasilkan insentif.

Investor tertarik karena memang ada paket kebijakan,” ujar Agung. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Usai Ibu Kota Pindah, Wapres Bakal Pimpin Dewan Kawasan Regional Jabodetabekpunjur