Beda Fatwa NU dan MUI soal Hukum Penggunaan Karmin, Inilah Produk yang Biasa Menggunakannya

Sedangkan menurut Imam Qoffal, Imam Malik dan Imam Abi Hanifah dihukumi suci sehingga diperbolehkan karena serangga tidak mempunyai darah yang menyebabkan bangkainya bisa membusuk.

Atas hasil itu, Kiai Asyhar menyarankan agar pewarna makanan bisa diolah dari tumbuh-tumbuhan. Apalagi, sejumlah pakar yang diundang dalam Bahtsul Masail beberapa waktu lalu itu juga menyebut pewarna dari tumbuhan sangatlah bisa.

"Harapan kita dari para produsen makanan olahan supaya jangan menggunakan bahan pewarna yang diperselisihkan oleh para ulama. Kalau dari bahan nabati atau tumbuhan kan semuanya sepakat tidak ada yang mengharamkan," tandasnya.

Baca juga: Oklin Fia Disebut Bakal Jadi Duta MUI hingga Jadi Inspirasi Anak Muda Buat Konten karena Hal Ini

Fatwa MUI

Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Asrorun Niam Sholeh menyatakan bahwa pewarna makanan dari serangga Chochineal halal digunakan. Penetapan status halal ini disebut Niam telah melalui kajian panjang.

Niam menyebut MUI telah melakukan kajian tentang pewarna makanan dari serangga Cochineal sejak 2011.

Kajian ini menghadirkan sejumlah ahli, salah satunya dari Institut Pertanian Bogor (IPB).

“Karena pada hakikatnya dia halal dan tidak membahayakan. Berdasarkan informasi ahli yang memang secara khusus melakukan penelitian mengenai serangga menjelaskan sifat-sifat Cochineal dan mendekati Al-Jarot,” kata Niam, Kamis (28/9/2023).

MUI memutuskan bahwa serangga Cochineal halal untuk digunakan sebagai bahan pewarna makanan, obat-obatan, kosmetik, dan lain-lain.

Ia menyebut serangga Cochineal boleh digunakan selama ada proses pemeriksaan.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Abdul Muiz Ali menyebut penetapan fatwa MUI telah melalui kajian mendalam dari aspek sains maupun fikih.

Abdul Muiz juga menyebut penetapan status halal/haram produk sesuai wewenang MUI yang tertuang dalam Undan-Undang No. 33 tahun 2014 dan turunannya.

"Fatwa MUI tersebut dikeluarkan secara independen dan sesuai dengan pedoman penetapan fatwa MUI termasuk di antaranya didahului dengan kajian-kajian yang melibatkan para pakar di bidangnya," kata Abdul Muiz.

“Secara jama’i (kolektif) fatwa disepakati hasil sebagaimana termaktub dalam fatwa MUI," lanjtunya.

Abdul Muiz menambahkan, penetapan fatwa ini termasuk salah satu perkara yang masuk dalam ijtihad. Sehingga, perbedaan pendapat sangat mungkin terjadi.