Akmal Malik Tidak Tahu Penunjukan Pj Gubernur Kaltim Gantikan Isran Noor: DPRD Usulkan Kita Hormati

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Akmal Malik Tidak Tahu Penunjukan Pj Gubernur Kaltim Gantikan Isran Noor: DPRD Usulkan Kita Hormati

Akmal Malik mengaku tidak mengetahui keputusan final terkait penunjukan Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim.

Diketahui, Akmal Malik dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur.

Baca juga: Penunjukan Pj Gubernur Kaltim Sarat Kepentingan Pusat, Akmal Malik: Soal Kebutuhan Nasional

Keppres diteken Presiden Joko Widodo tepatnya pada 29 September 2023.

Meski menjabat Dirjen Otda Kemendagri, ia mengaku tidak tahu siapa figur yang akan ditunjuk, walaupun DPRD Kaltim telah mengusulkan namanya sebagai Pj Gubernur.

"Nggak tahu saya kan diusulkan oleh DPRD ya," sebutnya, Senin (2/10/2023).

Pengganti Isran Noor ini menyampaikan bahwa mekanisme yang telah dilakukan lembaga DPRD Kaltim telah sesuai Permendagri 4/2023.

Usulan yang telah diterima Mendagri sendiri juga telah menghimpun beberapa nama dari usulan DPRD Kaltim.

Akmal Malik juga menegaskan, tidak ada yang menghubunginya atau berkomunikasi terkait Pj Gubernur.

Baca juga: Profil Akmal Malik: Hari Ini Pj Gubernur Kaltim Dilantik Mendagri, Resmi Gantikan Posisi Isran Noor

"Tidak ada yang menghubungi. Memang ketika itu pernah (dihubungi) media ya, saya bilang DPRD kan representasi masyarakat kita hormati posisinya kemudian nama saya masuk 5 besar," terangnya.

"Saya sebagai warga negara dan ASN ya siap. Saya TNI (singkatan dari) Taat Nurut Instruksi," imbuh Akmal Malik.

Diwartakan sebelumnya, DPRD Kaltim sudah sepakat dengan 8 ketua fraksi melalui fraksi-fraksi agar ada usulan nama.

Fraksi telah mengakomodir 3 nama sehingga ada 24 nama yang rata-rata sama, dan muncul nama-nama 5 orang yang beredar.

DPRD menginginkan semua nama yang direkomendasikan merupakan representasi dari rakyat Kaltim. Serta yang menduduki posisi Pj Gubernur representasi Kaltim.

"Jangan yang kita rekomendasikan tapi ternyata yang datang tidak sesuai, jadi untuk apa sebenarnya undang-undang nomor 10 tahun 2016 ini, kalau tidak merepresentasikan. Maka untuk itulah kami akhirnya mendorong 5 nama ini, bisa masuk 3 besar. Kita dorong semua, intinya seperti itu, nanti pusat lah yang menentukan," tukas Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Masud, Kamis (7/9/2023) lalu.

Baca juga: Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik Santer Disebut Jabat Pj Gubernur Kaltim, Undangan Sudah Beredar