Stafsus Menkeu Jelaskan soal Utang Kereta Cepat ke China Dicicil Rp 226 M per Bulan Selama 30 Tahun

TRIBUNKALTIM.CO - Setelah diresmikan, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) kembali disorot.

Sorotan ini terkait pendanaan kereta cepat KCJB yang dikabarkan membuat Indonesia setiap bulan harus mencicil Rp 226 miliar selama 30 tahun kepada China.

Stafsus Menkeu Yustinus Prastowo menjawab soal kabar utang proyek KCJB ini disebut dicicil Rp 226 miliar per bulan selama 30 tahun yang santer beredar tersebut. 

Kabar yang beredar, cicilan utang proyek KCJB tersebut juga disebut diambil dari APBN.

Baca juga: Ketika Indonesia Bikin Jepang Sakit Hati, Proyek Kereta Cepat Diberikan ke China

Baca juga: Link Daftar Tiket Gratis Kereta Cepat Tahap 2, Uji Coba KCJB hingga 30 September 2023

Baca juga: Kereta Cepat Jakarta-Bandung Makin Melenceng dari Janji tanpa APBN, Jokowi Beri Subsidi Tiket KCJB

Menanggapi hal tersebut, Stafsus Menkeu Yustinus Prastowo buka suara melalui akun X (dulu Twitter) pribadinya.

Yustinus menjelaskan hal tersebut ketika menjawab pertanyaan dari akun @alisyarief.

“Berapa Cicilan Utang/bulan kpd China untuk Kereta Cepat Jakarta~Bandung? "226 Milyar selama 30 Tahun".

Dari mana uangnya? APBN (Pajak Rakyat se Indonesia). Artinya orang Papua, Orang NTT, Orang Ambon, turut membayar, untuk mereka yang menikmati Kerata Cepat Jkt~Bandung tsb,” tulis akun tersebut, Kamis (5/10/2023).

Yustinus pun menjawab lewat cuitan pribadinya memberikan penjelasan. 

Stafsus Menkeu ini mengatakan bahwa cicilan utang proyek KCJB bukan diambil APBN.

Yustinus mengatakan bahwa yang mengansur utang tersebut kepada China yakni PT KAI.

“Ini keliru.

Saya luruskan: yang melakukan kontrak pinjaman utk cost overrun adalah PT KAI dan CBD. Yang akan mengangsur ya PT KAI,” tulisnya seperti dikutip TribunKaltim.co dari Tribun-Medan.com di artikel bejudul Utang KCJB ke China Dicicil Rp226 M per Bulan Selama 30 Tahun dari APBN, Stafsus Menkeu Buka Suara.

“Sumbernya? Dari pendapatan mereka, antara lain kontrak pengangkutan dg PT Bukit Asam. Jadi bukan cicilan dari APBN,” lanjutnya.

Cuitan Yustinus inipun langsung diserbu oleh warganet lainnya yang mengklaim bahwa suatu saat nanti apabila PT KAI sudah tidak mampu, maka akan disuntik dari APBN.

Hal ini juga disorot oleh Yustinus.

“Tidak langsung ke APBN juga karena masih ada PT PII sebagai perisai. Jadi memakai strategi mitigasi dg ring fencing dan menyerap first loss basis,” tegasnya.

Seperti diketahui, pemerintah baru-baru ini terbuka untuk menjamin pembayaran cicilan utang ke China di proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

Sebagai informasi saja, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung mengalami pembengkakan biaya atau cost overrun sebesar Rp 1,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp 18,02 triliun.

Angka tersebut merupakan hasil audit bersama yang kemudian disepakati kedua negara.

Dengan demikian, biaya total proyek yang berlangsung sejak 2016 itu kini mencapai 7,27 miliar dollar AS atau setara Rp 108,14 triliun.

Sementara itu, diketahui sedari awal, China dalam proposalnya juga memberikan garansi kalau kereta peluru yang ditawarkannya tidak akan membebani ABPN Indonesia.

Baca juga: Keluar Jalur Lalu Semuanya Gelap! Terkuak Dahsyatnya Kecelakaan Kereta Cepat di Bandung Versi Saksi

Belakangan, komitmen itu kemudian tidak ditepati China maupun pemerintah Indonesia sendiri.

Tawaran China yang memberikan iming-iming pembangunan kereta cepat tanpa APBN itu pula yang juga jadi alasan Indonesia mendepak Jepang.

Ini karena Jepang sejak awal sudah memprediksi sulit merealisasikan KCJB tanpa jaminan dari negara.

Disisi lain diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaku gagal dalam negosiasi terkait besaran bunga pinjaman di proyek KCJB.

Dalam lawatannya ke China, pemerintah Beijing bersikeras menetapkan bunga utang sebesar 3,4 persen.

Sementara pemerintah Indonesia menginginkan bunga turun menjadi 2 persen.

"Ya maunya kita kan 2 persen (bunga utang), tapi kan enggak semua kita capai. Karena kalau pinjam keluar juga bunganya itu sekarang bisa 6 persen," beber Luhut beberapa waktu lalu.

Jadi kalau kita dapat 3,4 persen misalnya sampai situ ya we're doing okay, walaupun tidak oke-oke amat," tambah Luhut.

Utang sebesar itu akan dibebankan ke PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Sebagai operator sekaligus pemilik konsesi, pembayaran angsuran pokok maupun bunganya akan ditanggung konsorsium KCIC.

Baca juga: Ridwan Kamil Ungkap Rute Berikutnya Kereta Cepat Jakarta - Bandung, Kang Emil: Berharap Semua lancar

Konsorsium ini melibatkan sembilan perusahaan. Dari Indonesia ada empat BUMN yaitu Wijaya Karya, Jasamarga, Perkebunan Nusantara VIII, dan KAI.

Sedangkan dari China adalah China Railway International Company Limited, China Railway Group Limited, Sinohydro Corporation Limited, CRRC Corporation Limited, dan China Railway Signal and Communication Corp.

BUMN dari Indonesia lalu membentuk badan usaha bernama PT Pilar Sinergi BUMN dan dari China membentuk China Railway.

Lalu kedua perusahaan gabungan itu kemudian membentuk konsorsium PT KCIC.

 PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia ini kemudian menggenggam saham sebesar 60 persen di PT KCIC.

Sementara sisa saham 40 persen dikuasai konsorsium China.

Jawaban Jokowi Soal APBN RI Jadi Jaminan

Sementara itu, kereta cepat pertama di Indonesia yang menghubungkan ibu kota Jakarta dan Bandung di Jawa Barat, akhirnya resmi beroperasi untuk publik setelah sempat beberapa kali tertunda.

Pembangungan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB), yang juga proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara, sempat molor hingga tujuh tahun dan membengkak sangat besar sehingga menelan biaya sekitar 7,27 miliar dollar AS atau setara Rp 112 triliun.

Nilai investasi KCJB ini juga sudah melampaui proposal yang ditawarkan Jepang melalui JICA sebesar Rp 6,2 miliar dengan bunga pinjaman 0,1 persen.

Sementara China, bunga yang ditawarkan 3,4 persen. Jaminan pemerintah utang atas proyek KCJB sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89 Tahun 2023, di mana negara menjamin kelancaran pembayaran utang plus bunganya ke China, baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui BUMN PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

Seusai meresmikan beroperasinya Kereta Cepat Jakarta Bandung, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berujar, soal penjaminan utang ke China yang dijamin ke negara seharusnya ditanyakan ke Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

"Tanyakan Bu Menteri Keuangan," ucap Jokowi menjawab pertanyaan wartawan dikutip dari laman Sekretariat Kabinet pada Rabu (4/10/2023).

Sementara saat wartawan bertanya soal apa saja target keuntungan secara komersial KCJB, mengingat pembengkakan biaya yang sangat besar dan kewajiban utang ke China yang harus dibayarkan, Jokowi juga enggan merespon.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini berujar, soal kalkulasi bisnis dan kaitan pembayaran pinjaman ke China, hal itu bisa ditanyakan ke PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku korporasi.

"Nanti ditanyakan ke KCIC, teknis seperti itu tanyakan ke KCIC," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, yang harus di kedepankan dalam membangun transportasi publik, perhitungan untung rugi sebaiknya dinomorduakan, karena aspek yang utama dalam pembangunan KCJB adalah pelayanan publik.

"Yang paling penting rakyat dilayani dengan baik, rakyat dilayani dengan cepat, karena fungsi transportasi massal itu di situ, bukan untung dan rugi," tukas Jokowi.

Baca juga: Kemenhub Ajak China Railway Bangun Kereta Api IKN Nusantara, Sukses Bangun KCJB

(*/Tribun-Medan.com)

Update Berita Nasional Terkini