Eks Stafsus Andi Sudirman Tak Terima Pj Gubernur Sebut Sulsel Bangkrut, Irwan: Belum Layak Jadi Pj

Dia kemudian mencontohkan, dalam APBD dituliskan misalnya ada pendapatan Rp500 miliar.

Kemudian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat program yang bersumber dari dana itu, ternyata anggarannya bukan milik Pemprov Sulsel.

Tetapi harus disalurkan ke kabupaten dan kota karena merupakan dana bagi hasil.

Sehingga, lanjut Bahtiar, defisit tersebut dominan disebabkan DBH yang Rp850 miliar harus dibayarkan ke kabupaten/kota.

Sisanya merupakan temuan BPK tahun lalu soal DBH yang belum dibayarkan sampai saat ini.

Baca juga: Pemkab PPU Kecewa DBH Kelapa Sawit yang Diterima Beda Tipis dengan Daerah tanpa Perkebunan

"DBH merupakan hak untuk kabupaten kota, yang porsi terbesarnya di situ.

Maka caranya menyelamatkan kabupaten ini, hentikan semua program.

OPD Pemprov Sulsel tidak usah belanja lagi, kenapa kita mau belanja (sementara) masih ada utang," katanya.

Dia pun menganalogikan APBD tersebut seperti halnya mengelola keuangan rumah tangga.

"Ini uang 10 kita belanja lah tidak lebih 10, paling tidak kita ada saving.

Kalau uang ta 10 tetapi belanja 15 itulah dimaksudnya kekurangan 5 berarti. Itulah yang dilakukan selama ini, numpuk sekarang," tandasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribun-Timur.com dengan judul Stafsus Andi Sudirman : Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Tidak Tahu Bedakan Bangkrut dan Defisit Rp1,5 T,