Pemprov dan DPRD Kaltim Sepakat Perda Turunan UU HKPD

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik perdana hadir dalam Rapat Paripurna pasca terpilih memimpin Bumi Etam setahun ke depan.

Rapat Paripurna ke-38 DPRD Kaltim di Gedung Utama (B) DPRD Kaltim Karang Paci, Samarinda (16/10/2023) dipimpin langsung Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud didampingi para Wakil Ketua.

Dihadiri sekitar 37 anggota dewan dan dinyatakan kuorum, memiliki tiga agenda yang dilangsungkan secara marathon.

Penyampaian laporan akhir hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif Pemprov Kaltim tentang pajak daerah dan retribusi daerah (PDRB).

Baca juga: Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik Tekankan Reformasi Agraris di Kalimantan Timur

Baca juga: Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik Olahraga Paddling di Beras Basah Bontang

Kemudian persetujuan DPRD Kaltim bersama Gubernur Kaltim terhadap Ranperda tentang PDRB menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Terakhir, penyampaian pendapat akhir Gubernur Kaltim terhadap Ranperda tentang PDRB menjadi Perda.

Ketua Pansus PDRD, Sapto Setyo Pramono menegaskan, laporan akhir yang disampaikan selanjutnya bakal dilakukan evaluasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Terkait telah ditetapkannya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Serta PP nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa ada semacam yang belum klir dan Pj Gubernur diminta memperbaiki.

Pembentukan regulasi merupakan salah satu upaya peningkatan pendapatan daerah.

Beberapa klausul draft raperda tersebut terdapat beberapa ketentuan pajak daerah maupun retribusi daerah yang menjadi sumber pendapatan baru.

"Melalui aturan yang dibuat, potensi pendapatan kita sungguh luar biasa mulai dari pajak alat berat dan pajak air permukaan dan beberapa hal lainnya menjadi potensi pendapatan kita," tegas Sapto.

Sorotan dari Pansus sendiri khusus pada pajak alat berat.

Maksudnya, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) alat berat bukan lagi bagian yang masuk dalam kategori kendaraan bermotor.

Otomatis sistem pemungutan pajaknya juga mesti dibedakan dengan kendaraan lainnya.