Buaya Ompong Kini Jadi Raja di Sungai Guntung Usai Buaya Riska Direlokasi, Datangi Rumah Pak Ambo

TRIBUNKALTIM.CO - Buaya Ompong tampaknya kini menjadi raja di Sungai Guntung, Bontang, usai Buaya Riska direlokasi ke penangkaran Teritip, Balikpapan.

Kini, Buaya Ompong lebih sering muncul ke permukiman warga.

Tampaknya, Buaya Ompong luput dari upaya relokasi buaya dari Sungai Guntung yang dilakukan BKSDA Kaltim.

Sebelumnya, BKSDA Kaltim merelokasi sejumlah buaya dari Sungai Guntung Bontang, usai ada insiden buaya menerkam warga.

Baca juga: BKSDA Akui Kecolongan Ambo Buat Konten di Penangkaran, Ada Lampu Hijau Buaya Riska Balik ke Habitat

Termasuk Buaya Riska, terkena relokasi karena dituduh menyerang warga.

Namun, sebagian warga lain menilai yang menyerang warga adalah Buaya Ompong.

Akun Instagram Pak Ambo memposting di Insta Story-nya makin aktifnya buaya ompong bolak balik di pemukiman atas air itu.

Di video nampak buaya ompong sedang berada di depan rumah Pak Ambo.

"Tamu gak diundang buaya ompong, si paling aktif bolak balik pemukiman," tulis akun Instagram Pak Ambo.

Buaya ompong sempat menjadi sorotan juga saat Buaya Riska dituding menyerang warga.

Pak Ambo menyebut bukan Buaya Riska yang menyerang warga tersebut, tetapi buaya ompong.

Tak Bisa Buat Konten Buaya Riska

Ambo kini tak bisa lagi membuat konten tentang Buaya Riska.

Diketahui, saat ini Buaya Riska dititipkan BKSDA Kaltim ke penangkaran Teritip, Balikpapan.

Sebelumnya, BKSDA Kaltim merelokasi Buaya Riska dan sejumlah buaya lainnya dari Sungai Guntung, Bontang.

Terbaru, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur melarang Ambo memberikan makan, dan membuat konten buaya Riska di dalam kolam penangkaran.

Kepala BKSDA Kaltim Ari Wibawanto menjelasakan larangan ini berlaku untuk semua orang.

Tanpa pengeculian demikian juga Ambo.

Aturan tersebut mesti dipatuhi, atas dasar pertimbangan keselamatan manusia.

Baca juga: Buaya Riska Bisa Kembali ke Sungai Guntung, BKSDA Kaltim: Asal Semua Buaya Bontang Dibawa Juga

"Kami bertanggungjawab dan semua dibawah kendali kami (BKSDA)," kata Ari kepada Tribunkaltim.co, Jumat (20/10/2023).

Ia menegaskan buaya adalah satwa liar bukan satwa domestika seperti kucing, anjing atau ayam yang bisa dipelihara. 

Sifat liar dan buas buaya bisa saja muncul secara tiba-tiba dan hal tersebut sangat berbahaya.  

Atas dasar itu Ambo dilarang membuat konten di dalam kolam penangkaran.

Termasuk juga memberikan makan.

"Kalau buat konten di luar kolam silahkan, tetapi kalau mau masuk dan memberikan makan kami larang," ungkapnya.

Menurutnya, pihaknya kecolongan pada saat pertama kali Ambo datang berkunjung dan membuat konten.

Hal itu kemudian ramai diperbincangkan.

Disinggung soal rencana kedatangan Tri Suswati, istri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ke penangkaran untuk melihat Buaya Riska.

Ari mengaku belum mendapatkan informasi itu.
"Belum ada kabar.

Tapi kami tetap bersiap kalau benar ibu Tito mau datang," tuturnya.

Baca juga: Ambo Dilarang Beri Makan dan Buat Konten Buaya Riska di Dalam Kolam Penangkaran Teritip Balikpapan

Lampu Hijau Buaya Riska kembali ke Bontang

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kaltim tak masalah Buaya Riska kembali ke Sungai Guntung Bontang tapi ada syaratnya.

BKSDA Kaltim Menanggapi sikap Masyarakat Sadar Wisata (Masata) Kota Bontang, yang bersurat ke Presiden Joko Widodo.

Seperti diberitakan sebelumnya, Masata bersurat kepada Presiden Jokowi  agar Buaya Riska dikembalikan ke habitatnya, di Sungai Guntung, Bontang Utara.

Saat ini Buaya Riska masih berada di Penangkaran Buaya Teritip, Balikpapan.

Menanggapi hal tersebut, BKSDA menegaskan tak masalah jika Buaya Riska diminta kembali ke habitatnya di Sungai Guntung, Bontang.

Namun BKSDA menyebut ada syaratnya.

Kepala BKSDA Kaltim Ari Wibawanto mengaku sudah menerima dan membaca salinan surat yang dikirim Masata kepada Presiden.

Menurutnya, apa yang dilakukan Masata adalah hal yang wajar dan mesti dihargai, sebagai ruang kebebasan bersuara dalam demokrasi.

Namun, langkah-langkah yang dilakukan pihaknya dalam penanganan konflik manusia dan binatang khususnya buaya di Guntung, sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku dengan mempertimbangkan banyak hal.

Terkait keselamatan manusia, satwa dan mengurangi potensi konflik horizontal yang bisa saja muncul.

Merespon apa yang disampaikan masyarakat dan pemerintah kepada tim BKSDA turun melakukan survei di daerah Guntung.

Meski demikian, BKSDA tidak keberatan jika Buaya Riska dikembalikan lagi ke Bontang.

Tetapi ada syaratnya, selain Buaya Riska, buaya-buaya lain yang ditangkap di daerah Bontang juga harus diambil dan kembali ke Sungai Guntung, karena pada dasarnya daerah pesisir Bontang adalah memang habitatnya.

Baca juga: Jawaban BKSDA Kaltim Terkait Masata Bersurat ke Presiden Minta Buaya Riska Dikembalikan ke Bontang

"Jika beberapa masyarakat ingin mengembalikan atau sangat peduli terhadap buaya, kami sangat senang. Tetapi bukan hanya Riska. Buaya yang pernah kami relokasi dari daerah Bontang harus dikembalikan semua," ungkap Ari kepada Tribunkaltim.co, Jumat (20/10/2023).

Dari itu ia berharap masyarakat jangan melihat BKSDA sebagai masalah.

Pasalnya Ari menjelaskan selama ini pihaknya bertindak dengan pertimbangan dan aturan yang ada.

"Kami menunggu saja maunya seperti apa. Mau diambil silahkan. Tapi semuanya bukan hanya Riska. Mau ditaruh dipenangkaran kami juga fasilitasi," tuturnya.

Tetapi pastikan, satwa aman dan di antara masyarakat sendiri tidak terjadi konflik.

Karena menurutnya, paling baik adalah hidup berdampingan antara binatang dan manusia.

Baca juga: BKSDA Kaltim Tak Masalah Buaya Riska Kembali ke Sungai Guntung Bontang tapi Ada Syaratnya

Selain itu, ia juga mendukung jika Pemerintah Kota Bontang yang berkeinginan untuk membuat penangkaran atau kebun binatang.

"Saya sudah sampai juga itu. Dari 2020 malah. Silahkan tetapi syaratnya juga dipenuhi. Kalau luasnya lebih dari 5 hektare harus Amdal," tuturnya.

Ia menjelaskan aturannya ada, misalnya bentuknya kebun binatang mini tinggal dibuat perjanjian kerja sama (PKS).

"Tidak ada salahnya. Kami mendukung apa yang dibutuhkan kami akan membantu. Karena untuk kebaikan bersama," pungkasnya. (*)