Skema Pemindahan ASN ke IKN Nusantara, 47 Tower Hunian sudah Siap Dihuni Mulai Pertengahan 2024

"Nanti kita akan lihat bagaimana kebutuhan dan berapa jumlah ASN yang akan pindah terutama pada saat awal dari pemerintahan bisa dimulai di IKN tahun depan, jumlah ASN nya dan dari kementerian mana kita akan hitung bersama,” jelas Sri Mulyani.   

Jokowi Siapkan Insentif

Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan beragam insentif agar aparatur sipil negara (ASN) mau pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berada di Kalimantan Timur.

Hal ini ia sampaikan saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

"Ini adalah masa depan baru dan sudah disiapkan insentif.

Baca juga: Kereta Tanpa Rel Bakal Hadir di IKN Nusantara, Menhub Bakal Operasikan Autonomus Rail Rapid Transit

Kalau enggak ada ini, alot pasti, tapi kalau ada insentif kan beda," kata Jokowi.

Jokowi menuturkan, insentif yang disiapkan pemerintah terdiri dari rumah dinas, biaya pindah bagi keluarga, tunjangan kemahalan, serta beragam fasilitas lainnya.

"Memang butuh jiwa pionir.

Dulu ditempatkan di luar Jawa saat zaman-zaman dulu kan biasa saja, sekarang kok jadi keliatannya kok agak rumit?" ujar mantan wali kota Solo tersebut.

Jokowi mengaku mendengar sikap ASN terbelah mengenai rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN.

Menurut Presiden, ada yang senang, ada juga yang tidak senang.

Ia pun menjelaskan alasan ibu kota harus pindah, yakni terpusatnya jumlah pendududuk dan roda perekonomian di Pulau Jawa, padahal Indonesia terdiri atas sekitar 17.000 pulau.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebutkan, 56 persen dari 278 juta penduduk Indonesia tinggal di Jawa.

Baca juga: Sektor Perikanan Kaltim Punya Potensi Perluas Pasar di IKN, Blue Economy Jadi Strategi Pemerintah

Pada saat yang sama, 58 persen produk domestik bruto (PDB) juga berada di Pulau Jawa.

"Kita butuh Indonesia-sentris, bukan Jawa-sentris, sehingga perlu pemerataan.