Skema Pemindahan ASN ke IKN Nusantara, 47 Tower Hunian sudah Siap Dihuni Mulai Pertengahan 2024

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah menyiapkan skema pemindahan Aparatur Sipil Negara atau ASN ke IKN Nusantara, Kalimantan Timur (Kaltim) mulai tahun 2024.

Untuk ASN yang akan pindah ke IKN Nusantara, Kaltim ini, Pemerintah telah menyiapkan 47 tower yang akan siap dihuni mulai pertengahan tahun depan. 

Pemindahan ASN ke IKN Nusantara akan dilakukan secara bertahap.

Pembangunan tower untuk hunian ASN di IKN Nusantara juga akan disesuaikan dengan jumlah ASN termasuk TNI/Polri yang akan mulai pindah tahun 2024 mendatang,

Baca juga: IKN Nusantara Dikunci di RUU RPJN, Pemerintah Yakinkan Investor Pembangunan tak Bakal Mangkrak

Baca juga: IKN Nusantara Jadi Kota Kelas Dunia Setara Singapura? Peta Kalimantan Muncul di Serial The Simpsons

Baca juga: Jokowi Ketemu PM China Bahas Investasi IKN Nusantara saat Megawati Deklarasi Ganjar-Mahfud MD

Menurut Tenaga Ahli Komunikasi Badan OIKN, Troy Pantouw mengatakan dalam tahap awal tower hunian untuk ASN disesuaikan dengan jumlah ASN serta TNI/ Polri yang mulai berpindah pada tahun depan. 

"Tower disiapkan, disesuaikan dengan jumlah ASN serta/Polri yang akan mulai masuk di tahun 2024," kata Troy pada media dijumpai di Kantor OIKN, Jakarta, Rabu (18/10/2023) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kontan.co.id.   

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, skema pemindahan ASN telah disiapkan pemerintah sebaik mungkin. 

Rencananya, pada tahap awal 11.274 aparatur sipil negara (ASN) dari 40 kementerian dan lembaga akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2024.

Selain itu, ada 5.716 personel TNI dan Polri yang juga akan pindah di tahun yang sama.

"Tahap pertama atau pada 2024, ASN, TNI, dan Polri yang dipindahkan sebanyak 16.990 orang," ujar Anas. 

Dengan rincian TNI dan Polri yang pindah ke IKN sebanyak 5.716, Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya sebanyak 193 dan PPT Pratama 964 pegawai.

Sementara untuk Pejabat Fungsional yang dipindahkan sebanyak 8.091 orang dan Jabatan Pelaksana ada 2.026 pegawai.

Pemerintah menjanjikan ASN yang mau pindah ke IKN juga akan mendapatkan insentif dan kenaikan gaji. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pihaknya akan mengecek dan mengkaji terkait hal tersebut.

Dia mengakui, usulan yang diterima sebelumnya adalah insentif untuk biaya hidup. 

"Nanti kita akan lihat bagaimana kebutuhan dan berapa jumlah ASN yang akan pindah terutama pada saat awal dari pemerintahan bisa dimulai di IKN tahun depan, jumlah ASN nya dan dari kementerian mana kita akan hitung bersama,” jelas Sri Mulyani.   

Jokowi Siapkan Insentif

Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan beragam insentif agar aparatur sipil negara (ASN) mau pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berada di Kalimantan Timur.

Hal ini ia sampaikan saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

"Ini adalah masa depan baru dan sudah disiapkan insentif.

Baca juga: Kereta Tanpa Rel Bakal Hadir di IKN Nusantara, Menhub Bakal Operasikan Autonomus Rail Rapid Transit

Kalau enggak ada ini, alot pasti, tapi kalau ada insentif kan beda," kata Jokowi.

Jokowi menuturkan, insentif yang disiapkan pemerintah terdiri dari rumah dinas, biaya pindah bagi keluarga, tunjangan kemahalan, serta beragam fasilitas lainnya.

"Memang butuh jiwa pionir.

Dulu ditempatkan di luar Jawa saat zaman-zaman dulu kan biasa saja, sekarang kok jadi keliatannya kok agak rumit?" ujar mantan wali kota Solo tersebut.

Jokowi mengaku mendengar sikap ASN terbelah mengenai rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN.

Menurut Presiden, ada yang senang, ada juga yang tidak senang.

Ia pun menjelaskan alasan ibu kota harus pindah, yakni terpusatnya jumlah pendududuk dan roda perekonomian di Pulau Jawa, padahal Indonesia terdiri atas sekitar 17.000 pulau.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebutkan, 56 persen dari 278 juta penduduk Indonesia tinggal di Jawa.

Baca juga: Sektor Perikanan Kaltim Punya Potensi Perluas Pasar di IKN, Blue Economy Jadi Strategi Pemerintah

Pada saat yang sama, 58 persen produk domestik bruto (PDB) juga berada di Pulau Jawa.

"Kita butuh Indonesia-sentris, bukan Jawa-sentris, sehingga perlu pemerataan.

Apalagi Jakarta, Jawa saja sudah seperti itu apalagi Jakarta," ujar Jokowi.

Menurut dia, permasalahan yang ada di Jakarta pun sangat kompleks karena berbagai sektor berpusat di Jakarta, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga pariwisata.

"Sehingga perlu digeser agar Indonesia-sentris, pindah ke Kalimantan Timur, ke Nusantara.

Untuk memulainya di sana perlu yang namanya ASN pindah," kata Jokowi.

"Memang butuh jiwa pionir.

Dulu ditempatkan di luar Jawa saat zaman-zaman dulu kan biasa saja, sekarang kok jadi keliatannya kok agak rumit?" ujar Jokowi.

Baca juga: Pembangunan IKN Nusantara Tak Mungkin Mangkrak Meski Jokowi Lengser, Segera Dikunci di RUU RPJPN

(*)

Update Ibu Kota Negara

Berita IKN Nusantara

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS