Pengamat Ungkap Alasan Gibran Enggan Angkat Kaki dari PDIP, dan Megawati Enggan Pecat Putra Jokowi

TRIBUNKALTIM.CO - PDIP belum juga memecat Gibran Rakabuming sebagai anggota partai.

Meskipun putra sulung Presiden Jokowi ini sudah terang-terangan melakukan manuver politik dengan menjadi pasangan Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Gibran Rakabuming juga sepertinya undur diri dari partai yang dipimpin Megawati ini.

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai, PDIP dan Gibran saling menunggu.

PDIP tak ingin memecat Gibran, pun Gibran enggan angkat kaki dari PDIP.

Baca juga: Ahmad Dhani Minta Maaf ke TNI, Kampanyekan Prabowo dan Mulan di Area Militer, Janji Naikkan Pangkat

Menurut Adi, baik PDIP maupun Gibran tidak mau disebut sebagai pihak yang pertama meninggalkan.

“Mungkin saja sikap saling tunggu PDIP dan Gibran ini bagian dari komunikasi ke publik jangan sampai ada kesan siapa yang meninggalkan duluan,” kata Adi, Jumat (27/10/2023).

Merujuk pada aturan partai, PDIP seharusnya memecat Gibran yang telah melakukan manuver tajam.

Jika putra sulung Presiden Joko Widodo itu tak dipecat, PDIP terkesan tidak tegas terhadap kader yang pilihan politiknya jelas berbeda.

Namun, seandainya PDIP menyingkirkan Gibran, partai banteng bisa dinilai emosional.

Selain itu, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut bakal dianggap sebagai pihak yang meninggalkan.

Menurut Adi, baik PDIP maupun Gibran enggan disebut sebagai pihak yang pertama meninggalkan lantaran hal itu bisa mengurangi simpati publik.

“Sepertinya memang saling tunggu. Kalau PDIP yang pecat Gibran, tentu terkesan PDIP baper (terbawa perasaan) pada manuver politik Gibran,” ujar Adi.

“Sebaliknya, kalau Gibran yang meninggalkan PDIP, maka yang mendapatkan insentif politik adalah PDIP, karena yang terlihat meninggalkan PDIP adalah Gibran,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Adi menyebut, hubungan Megawati dan Jokowi menjadi rumit setelah Gibran menjadi bakal cawapres Prabowo.

Kedua pihak seolah tak ingin saling meninggalkan.

“Inilah rumitnya. Keduanya sepertinya saling tunggu dan masih terlihat saling membutuhkan,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Gibran menjadi bakal cawapres yang diusung Koalisi Indonesia Maju untuk mendampingi Prabowo.

Prabowo dan Gibran mendaftar sebagai capres-cawapres peserta Pemilu 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (25/10/2023).

Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut, Gibran sudah berpamitan dengan dirinya untuk menjadi cawapres Prabowo.

Namun, Wali Kota Surakarta itu tak serta merta mundur dari partai.

"Enggak ada, enggak ada mengembalikan KTA, enggak ada lain-lain, hanya pamit untuk menjadi cawapres Mas Prabowo," kata Puan saat ditemui di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (25/10/2023).

Puan pun mengaku, partainya belum sempat membahas nasib Gibran di PDIP lantaran masih disibukkan dengan rapat pemenangan Pemilu 2024.

Terbaru, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun mengatakan, manuver Gibran menandakan bahwa putra presiden itu tidak tegak lurus terhadap instruksi partai.

Baca juga: Viral, Kiky Saputri Bandingkan Saat Roasting Anies Baswedan dengan Ganjar, Singgung Kebebasan Bicara

Dia menegaskan, PDIP melarang kadernya berpolitik “dua kaki”.

Atas manuver itu, kata Komarudin, status keanggotaan Gibran di PDIP sudah berakhir.

"Bahwa saat ini Gibran tidak tegak lurus dengan instruksi Partai, maka dia otomatis tidak lagi di PDI Perjuangan," kata Komarudin dalam keterangannya, Kamis (26/10/2023).

Dicap Pengkhianat

Respons santai Gibran soal tudingan dirinya pengkhianat usai jadi cawapres Prabowo, akui tak mau ambil pusing.

Bakal calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka dicap sebagai pengkhianat usai maju sebagai pendamping Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Terkait cap pengkhianat yang disematkan pada dirinya, Gibran Rakabuming Raka merespons dengan santai.

Bahkan, bakal cawapres Koalisi Indonesia Maju (KIM) itu mengaku tidak ambil pusing dengan sebutan pengkhianat usai jadi cawapres Prabowo Subianto.

Gibran Rakabuming Raka juga mengatakan bahwa masalahnya dengan PDI Perjuangan telah selesai.

Hal itu disampaikan Gibran Rakabuming Raka usai menjalani pemeriksaan kesehatan atau medical check up (MCU) bersama Prabowo Subianto, Kamis (26/10/2023).

Mereka berdua diperiksa selama sembilan jam di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

"Enggak apa-apa, itu enggak apa-apa (dianggap pengkhianat-red)," kata Gibran dalam konferensi pers dikutip Tribunnews.com.

Pada kesempatan itu, Gibran menanggapi status kartu tanda anggota (KTA) PDIP usai jadi cawapres.

Dia menegaskan masalah itu sudah selesai alias clear.

Sayangnya, Gibran tidak menjelaskan secara perinci maksud clear itu.

Baca juga: Siapa Calon Kuat Panglima TNI? Pengganti Laksamana Yudo Margono, Ada Sosok yang Dekat dengan Jokowi

Yang pasti, dia menegaskan masalah sudah selesai seusai bertemu dengan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani beberapa waktu lalu.

"Itu udah clear loh. Udah clear. Kan udah saya jawab dari minggu lalu. dari minggu lalu. Sudah dari minggu lalu pertemuannya," pungkasnya.

Ini menanggapi pernyataan sejumlah petinggi PDIP yang menyebutnya pengkhianat dan sudah keluar dari partai berlambang banteng itu.

Suhu Politik Kian Panas

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Surakarta, Suwardi menilai, manuver Gibran Rakabuming Raka maju menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto membuat suhu politik Kota Solo memanas.

Penyebabnya ialah Gibran yang merupakan 'kader banteng' dan menang hampir 90 persen di Pilkada Solo justru maju Pilpres tanpa PDIP.

"Saya kira masih dalam batas-batas tertentu, kalau toh memanas ya tentu saja. Karena memang Solo ini mayoritas parlemen itu dikuasai oleh PDIP," ungkap Suwardi dalam talkshow Overview Tribunnews, Kamis (26/10/2023).

Panasnya suhu politik di Kota Solo, kata Suwardi, setidaknya dirasakan di level petinggi partai.

"Dengan Mas Gibran kemudian menjadi wakilnya Pak Prabowo dan berada di luar kandang banteng, tentu saja akan menimbulkan kegundahan, setidaknya pada posisi elite partai di Kota Solo," ujarnya.

Sementara itu pada level masyarakat di Kota Solo, Suwardi menilai saat ini masih terbelah.

"Ya itu dikarenakan memang yang tersebar di media adalah nilai-nilai negatif Gibran yang menjadi wakilnya Prabowo, namun saya kira itu tidak akan butuh waktu lama untuk menetralisir," ungkapnya.

Baca juga: Peta Politik setelah Prabowo - Gibran Daftar KPU, Dampak bagi Ganjar - Mahfud dan Anies - Cak Imin

Suwardi menduga, bila dalam waktu dekat diadakan survei, respons masyarakat terhadap majunya Gibran di Pilpres 2024 diprediksi masih negatif.

"Tapi sekitar 10 hari lagi, mungkin masyarakat bisa menyadari kebutuhan kepemimpinan ke depan dari kalangan anak muda itu," ungkap Suwardi.

Sementara itu Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo mengaku diminta tidak berkomentar terkait manuver-manuver politik yang terjadi, termasuk Gibran maju Cawapres Prabowo.

Rudy mengaku diperintah untuk fokus memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

"Saya tidak akan komentari siapapun karena sudah instruksi dari ketua umum, tidak boleh berbicara apapun dan fokus memenangkan Ganjar-Mahfud sebagai Presiden dan wakil presiden satu putaran dan menangkan PDIP. Tugas saya hanya itu saja," ujar FX Rudy, Minggu (22/10/2023), dikutip dari TribunSolo.com.

Terkait status Gibran sebagai kader PDIP, Rudy menjelaskan dirinya tidak tahu menahu karena hal itu merupakan hak prerogratif Ketum PDIP.

"Ndak tahu saya, KTA nya kan ibu Mega yang tanda tangan," sambungnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "PDIP dan Gibran Disebut Saling Tunggu, Tak Ada yang Mau Meninggalkan Duluan"