PKB dan PPP Kritik Gibran soal Dana Abadi Pesantren, 'Jangan Asal Klaim, Program Itu Perjuangan PKB'

Awiek juga menyatakan, lahirnya UU Pesantren yang turut mengatur dana abadi pesantren itu merupakan inisiatif dari pihaknya di DPR RI.

Dia menyatakan, PPP juga mendukung RUU tersebut dan kemudian mendorong pemerintah untuk merealisasikan dana abadi pesantren dengan menerbitkan PP 82/2021.

"Lahirnya UU Pesantren ini merupakan usulan dari Fraksi PPP yang semula bernama RUU Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren," tutur dia.

Masih kata Awiek, pada 2023, pemerintah telah mengalokasikan dana sejumlah Rp 250 miliar untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pesantren.

Dana tersebut kata dia, tersedia melalui skema Dana Abadi Pesantren yang bersumber dari Dana Abadi Pendidikan.

"Sebesar Rp 80 miliar akan dialokasikan untuk 1.000 Santri penerima Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB). Program ini merupakan bentuk kerjasama Kementerian Agama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)," kata Awiek.

Tak cukup di situ, Fraksi PPP DPR RI kata Awiek dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu mengusulkan pembentukan Dirjen Pesantren di Kementerian Agama.

Inisiatif itu kata dia, sebagai bentuk perhatian negara kepada pesantren yang memiliki tri fungsi sebagai lembaga pendidikan.

"Pesantren memiliki tiga fungsi yakni pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat," tukas dia.

Sebelumnya, Calon wakil presiden (cawapres) dari koalisi Indonesia maju, Gibran Rakabuming Raka melakukan orasi politik perdana.

Saat itu, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu pamer sejumlah program unggulan.

Orasi politik itu disampaikan Gibran saat sapa relawan Prabowo-Gibran di Indonesia Arena GBK, Jakarta, Rabu (25/10/2023) pagi.

Dia pun memohon izin kepada Prabowo Subianto terlebih dahulu sebelum membocorkan program unggulan.

"Mohon izin Pak Prabowo saya ingin membocorkan beberapa program unggulan," kata Gibran dalam sambutannya.

Dijelaskan Gibran, program pertama dana abadi pesantren yang merupakan mandat dari undang-undang.