Berita Penajam Terkini
Pj Bupati PPU Libatkan UGM dan Unmul serta Kemendagri untuk Assessment Pegawai Desember 2023 Ini
Pj Bupati PPU Libatkan UGM dan Unmul serta Kemendagri untuk Assessment Pegawai Desember 2023 Ini
Penulis: Nita Rahayu | Editor: Mathias Masan Ola
TRIBUNKATIM.CO, PENAJAM - Pj Bupati PPU Libatkan UGM dan Unmul serta Kemendagri untuk Assessment Pegawai Desember 2023 Ini.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) akan kembali melakukan assessment pegawai.
Assessment ini dilakukan sebagai evaluasi kinerja sekaligus upaya penataan birokasi di lingkup Pemkab PPU.
Baca juga: Baru Sebulan Menjabat, Pj Bupati PPU Makmur Marbun akan Mutasi Pejabat Eselon III dan IV
Assessment pegawai kali ini dilakukan oleh tim dari luar Penajam Paser Utara.
Tim itu terdiri dari Unmul Samarinda, UGM Yogyakarta, BKAD Kaltim dan dari Kemendagri.
"Semuanya dari luar PPU untuk menghindari indikasi kecurangan," ujar Makmur Marbun kepada TribunKaltim.co, Senin (6/11/2023).
Pj Bupati PPU menjelaskan, evaluasi tersebut mulai dari capaian kinerja selama beberapa waktu terakhir, kesesuaian dengan program yang telah dicanangkan, dan jalan atau tidaknya program yang telah disusun.
Makmur Marbun menyebutkan bahwa assessment diperuntukkan terutama bagi eselon dua, tiga dan empat.
Baca juga: Pj Bupati PPU Bakal Evaluasi Kinerja Eselon III dan IV, Ini Alasannya
Selain sebagai evaluasi kinerja, juga untuk mengisi jabatan yang kosong, karena cuti besar hingga pensiun.
"Ada beberapa yang diprioritaskan, terutama ini Kepala DPMD cuti besar selama tiga tahun, tidak mungkin itu kita biarkan kosong," ungkapnya.
Pelaksanaan assessment diperkirakan pada Desember 2023 mendatang.
Tim yang akan dilibatkan seluruhnya dari luar PPU agar terhindar dari indikasi kecurangan.
Baca juga: Pj Bupati PPU Resmi Diterima Sebagai Keluarga Kehormatan Oleh Masyarakat Adat Paser
Makmur menyebut, tim yang ia bentuk berasal dari Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta, Universitas Mulawarman atau Unmul Samarinda, dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKAD) Provinsi Kaltim, juga dari Kemendagri.
"Timnya itu ada dari UGM, Unmul, tidak ada yang dari sini," sambungnya.
Penataan birokrasi menjadi penting, agar pelayanan kepada masyarakat menjadi maksimal.
Pegawai yang ditempatkan nantinya, dapat bekerja dengan baik, karena sesuai dengan kompetensinya. (*)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.