Sri Juniarsih tak Setuju Berau Gabung ke Kaltara, Madri Pani: Kalau Gabung, Kami Ibu Kotanya

“Dari Kalimantan Timur kan sudah ada kontribusi yang jelas,” pungkasnya.

Diberitakan media ini sebelumnya, Universitas Borneo Tarakan (UBT) bersama beberapa akademisi lain dari perguruan tinggi di Kaltara merilis hasil kajian terbaru terkait rencana penggabungan Kabupaten Berau ke Provinsi Kalimantan Utara. 

Hasil akhir kajian ini dipaparkan di depan Gubernur Kaltara, Zainal A Paliwang dan sejumlah pejabat Kaltara dan Pemkab Berau, di Aula Gedung Gabungan Dinas (Gadis) Pemprov Kaltara, Senin (6/11/2023).

Kajian dilakukan dengan cara menganalisis kelayakan penggabungan Kabupaten Berau ke Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan survei terhadap pemangku kepentingan dan masyarakat. Kemudian menganalisis kemungkinan penggabungan Kabupaten Berau ke Kalimantan Utara, sesuai dengan indikator dalam PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah (skoring).

Hasil kajian teknis menyebutkan jika dari hubungan antarfaktor, khususnya investasi dan indikator makro lainnya, dalam jangka panjang penggabungan Berau ke Kaltara masih dikategorikan layak.

Baca juga: Universitas Borneo Tarakan Paparkan Hasil Kajian Terbaru tentang Wacana Berau Gabung Kaltara

Disimpulkan pula, dari sejumlah pihak yang disurvei, mulai dari kalangan dewan, akademisi, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan tokoh masyarakat Kaltara dan Berau.

Sebagian responden menyetujui, dan sebagian lagi tidak setuju dengan berbagai alasan.

Menyikapi laporan akhir ini, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang mengungkapkan, dokumen studi kelayakan penggabungan Kabupaten Berau ke Provinsi Kalimantan Utara akan menjadi bahan pertimbangan atau rekomendasi bagi pengambil kebijakan, yakni:

Gubernur dan DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam menyusun kebijakan penataan wilayah provinsi. Kebijakan juga sesuai dengan kondisi faktual dan kebutuhan masyarakat Kaltara umumnya, dan Kabupaten Berau pada khususnya.

Rekomendasi lainnya, perlu tindak lanjut antarpihak stakeholder dan masyarakat.

Selanjutnya perlu dipertegas, bahwa rencana penggabungan ini, tujuan utamanya adalah untuk mensejahterakan masyarakat.

Baik kemajuan di bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan ketahanan.

Sebelumnya, saat membuka FGD (focus group discussion) sekaligus laporan akhir kajian studi kelayakan ini, Gubernur Kaltara, H Zainal A Paliwang mengungkapkan, penataan wilayah dilakukan seiring dengan perkembangan suatu daerah.

Sehingga pertumbuhan dan kemajuan tidak hanya terpusat.

Tetapi dapat dinikmati secara merata di seluruh wilayah.