Jaga Netralitas Jelang Pemilu 2024, Sekkab Berau Ingatkan ASN soal Pose Terlarang

"Jadi kita kan yang penting hukuman sesuai dengan tingkatan pelanggaran," tuturnya. 

Sedangkan untuk hukuman disiplin yang diberikan bagi ASN yang tidak netral pada Pemilu 2023 dibagi menjadi  kategori sedang hingga berat.

“Tapi memang kalau pelanggaran disiplin pada saat pilkada dan pileg hukumannya sedang sampai berat,” urainya. 

Baca juga: Dirjen Otda Tanggapi Kajian Penggabungan Berau ke Provinsi Kalimantan Utara

Pelanggaran yang dilakukan ASN nantinya akan melalui proses pemeriksaan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Hukuman pelanggaran bisa berupa hukuman penundan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, hingga pencopotan jabatan atau nonjob. 

“Kalau yang sedang harus melalui proses pemeriksaan, di KASN akan diperiksa, variatif bentuk hukumannya,” jelasnya. 

Sementara untuk hukuman terberat berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), di mana yang bersangkutan akan diberhentikan dari jabatan dan status kepegawaiannya. 

Oleh karenanya, Said berharap tidak ada ASN yang terjerat permasalahan disiplin tersebut.

Apalagi, pengabdian sebagai ASN dijalani selama tahunan hingga puluhan tahun.

Muhammad Said mengingatkan jangan karena permasalahan sepele, ASN bisa kehilangan status dan pekerjaannya. 

"Saya harap tidak ada ASN yang diberhentikan, karena bisanya hanya ikut-ikutan. Kita juga tidak ingin karena persoalan sepele, mereka yang sudah lama menjadi ASN sampai diberhentikan,” tegasnya. 

Dirinya meminta ASN di lingkungan Pemkab Berau bisa mejaga dan menahan diri dari kegiatan politik yang bisa mengorbankan status kepegawaiannya.

Netralitas ASN Berau bisa dijalankan dengan tegak dan tegas. 

"Tetap jaga netralitas di tahun politik," pungkasnya. (*)