Anies Sindir Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Menangkan Ganjar di Pilpres, Bukti Aparat Tak Netral

TRIBUNKALTIM.CO - Isu kecurangan di Pilpres 2024 terus mencuat.

Terlebih setelah tertangkapnya Pj Bupati Sorong, Yan Piet Moso oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Hal ini pun mendapat respon dari capres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan.

Sebelumnya, beredar pakta integritas Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso dengan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat Brigjen TNI TSP Silaban.

Baca juga: Beda Hasil 5 Survei Capres Cawapres 2024, Charta Poitika Jadi Pembeda, Dominasi Prabowo-Gibran Patah

Sebab, pakta integritas yang beredar tersebut menyatakan Yan siap memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024.

Menurut Anies, hal itu merupakan bukti nyata aparat negara yang tidak netral jelang Pemilu 2024.

"Itu lah contoh, itu yang menurunkan kepercayaan rakyat pada negara.

Ketika aparat negara tidak lagi bersikap netral, yang kemudian jadi korban adalah lembaga negara," kata Anies di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/11/2023).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut, jika seorang pejabat memiliki aspirasi dukungan ke pasangan calon tertentu di pemilu 2024, maka sebaiknya mundur dari tugasnya.

Sebab menurut Anies, penggunaan jabatan untuk kepentingan aspirasi pribadi sama dengan merendahkan martabat negara.

"Dan lebih parahnya lagi, anda membuat rakyat tidak percaya pada negara, karena kepentingan aspirasi pribadi, aspirasi kelompok menggunakan tangan negara, tidak apa punya aspirasi pribadi mundur saja," pungkas Anies.

Adapun pakta integritas tersebut ditandatangani Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso dan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat Brigjen TNI TSP.

Isi pakta integritas tersebut, yakni; pertama, mendukung dan melaksanakan penuh keberhasilan program Pemerintah Pusat di Wilayah Kabupaten Sorong.

Kedua, tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Ketiga, menolak sepenuhnya segala kegiatan yang bersifat separatisme serta aktivitas pergerakan Papua Merdeka di wilayah.

Keempat, siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal 60 persen + 1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong.

Kelima, bersedia menjaga kerahasiaan sepenuhnya berkaitan pembuatan Pakta Integritas ini.

Baca juga: Alasan Khusus Jokowi Minta Upacara 17 Agustus 2024 Harus Digelar di IKN Nusantara Terungkap

Respon Mahfud MD

Beredar surat pakta integritas dukungan Pj Bupati Sorong, Yan Piet Moso kepada Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Surat pakta integritas itu terungkap pasca Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menangkap Yan Piet Moso.

Baik Ganjar Pranowo dan Mahfud MD telah angkat bicara mengenai kabar tersebut.

Ganjar Pranowo mengaku tidak tahu menahu soal beredarnya pakta integritas terkait dukungan Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso kepada dirinya.

Ganjar menyatakan, jika pakta tersebut benar ada, maka hal itu harus ditindak karena merupakan bentuk tidak netralnya aparat negara dalam Pilpres 2024.

"Belum tahu saya, malah enggak tahu itu. Kalau enggak bener, itu bagian tidak netral yang harus ditertibkan," kata Ganjar di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Selasa (14/11/2023).

Ganjar pun menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menggunakan aparat negara untuk memenangkan Pilpres 2024 karena tidak mempunyai akses untuk melakukan itu.

"Enggak lah! Mana kekuatan kami?" kata politikus PDIP itu.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD angkat bicara soal beredarnya pakta integritas dukungan Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso kepada calon presiden (capres) Ganjar Pranowo.

Mahfud MD yang juga calon wakil presiden (cawapres) dari Ganjar ini menyebut, pakta itu terbit pada bulan Agustus, atau saat Ganjar belum resmi menjadi capres yang diputuskan KPU.

"Itu kan bulan Agustus, belum ada calon-calon resmikan bahasanya," kata Mahfud saat ditemui di Inews Tower, Jakarta, Selasa (14/11/2023).

Menurut Mahfud, perihal pakta integritas itu tidak terkait ranah hukum.

Dia juga menyebut hal itu tidak mencoreng netralitas aparatur sipil negara (ASN).

"Enggak juga (mencoreng netralitas ASN)," ucap dia.

Baca juga: Jokowi Akui Belum Ada Investasi Asing di IKN Nusantara, Alasan Investor Korsel Masih Wait and See

Pakta yang dimaksud sempat beredar dalam grup wartawan seusai Yan Piet Moso terciduk dalam operasi tangkap tangan KPK.

Dalam pakta integritas itu dituliskan Yan Piet Moso selaku Pj Bupati Sorong menyatakan sejumlah poin salah satunya siap mencari dukungan di Kabupaten Sorong kepada Ganjar pada Pilpres 2024.

Pakta itu ditandatangni langsung oleh Yan Piet Mosso dan Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah (Kabinda) Papua Barat, Brigjen TNI TSP Silaban pada Agustus 2023.

Penjelasan Firli Bahuri

Di sisi lain, Ketua KPK Firli Bahuri mengaku tidak mengetahui adanya pakta integritas soal dukungan Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso untuk kemenangan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024.

Diketahui, lembaga Antikorupsi itu menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya pada Minggu (12/11/2023) malam.

KPK menangkap enam orang termasuk Penjabat (Pj) Bupati Sorong, Yan Piet Mosso.

"Tadi ada pertanyaan terkait dengan temuan pakta integritas. Saya tidak bisa mengatakan apakah itu disita oleh KPK atau tidak karena saya belum tahu itu. Saya kalau tidak tahu, saya katakan tidak tahu," kata Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (14/11/2023).

Baca juga: Survei Elektabilitas Parpol Pemilu 2024: Golkar, PKB dan NasDem Berebut 3 Besar, Cek Posisi PDIP

Kendati demikian, Firli menyatakan akan memerintahkan tim Kedeputian bidang Penindakan untuk melakukan pengecekan adanya pakta integritas tersebut apakah turut disita dalam kegiatan tangkap tangan tersebut.

Sebab, lazimnya dokumen yang disita KPK saat OTT selalu terkait dengan perkara yang tengah diusut.

"Tapi nanti akan saya cek dari mana rekan-rekan dapat itu, apakah ada di KPK atau tidak, nanti Pak Deputi (Penindakan) yang bisa melihat dari hasil penggeledahan, penyitaan yang telah dilakukan penyidik KPK atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Penjabat Bupati Sorong," kata Firli. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kritik Keras Anies Soal Pakta Integritas Pj Bupati Sorong: Aparat Negara Tidak Bersifat Netral