Kementerian PUPR Sebut Sulit Bangun Underpass, Flyover Jadi Solusi Simpang Rapak Balikpapan

TRIBUNKALTIM.CO -  Rencana pembangunan jalan layang atau flyover di Simpang Muara Rapak, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, menemukan titik terang. 

Dipastikan proyek flyover Rapak akan berlanjut setelah pembebasan lahan tuntas dilakukan.

Ini menjadi  solusi jangka panjang mengatasi kecelakaan lalu lintas yang kerap terjadi di Simpang Rapak tersebut.

Kelanjutan proyek flyover di Simpang Rapak Ini diungkapkan Direktur Pembangunan Jalan Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Wida Nurfaida, pada kunjungan kerja spesifik  Komisi V DPR RI di Stasiun Pengisian Bahan bakar Gas (SPBG) Simpang Muara Rapak, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (16/11/2023).

Baca juga: Muhaimin Ingin Langkah Konkret Penanganan Infrastruktur Jalan Simpang Rapak Balikpapan

Baca juga: Kernet dan Pemilik Truk Kecelakaan Beruntun di Muara Rapak Balikpapan Bakal Diperiksa Polisi

Baca juga: Sopir Truk Kecelakaan Beruntun di Muara Rapak Balikpapan Jadi Tersangka

Pembangunan flyover Rapak ini direalisasikan setelah pembebasan lahan seluas 1,5 hektare di kawasan tersebut tuntas.  Kucuran anggaran untuk flyover ini senilai Rp500 miliar.

Anggaran senilai Rp 500 miliar untuk flyover Rapak tersebut dengan rincian penggunaan Rp300 miliar untuk pembebasan lahan, sedangkan Rp200 miliar untuk sisi konstruksi pembangunan flyover.

Sebelumnya, realiasi penanganan jangka pendek telah dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan berupa penerbitan aturan yakni melarang kendaraan berat melintas di jalan perkotaan.

Ini dilakukan untuk mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas.

Selanjutnya penanganan dalam jangka menengah,  Kementerian PUPR melalui Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) pada 2022 telah melaksanakan penataan Simpang Rapak dengan melakukan pelebaran jalan.

Mengenai penanganan jangka panjang yang diinisiasi Pemkot Balikpapan yakni usulan jembatan layang atau flyover, disetujui Kementerian PUPR.

"Jadi kalau untuk penanganan yang jangka panjang memang kami mengusulkan flyover," kata Wida.

Kesepakatan pembangunan flyover ini, berdasarkan pantauan dari kondisi kontur turunan Simpang Rapak Balikpapan yang tidak memungkinkan jika dibangun jalan terowongan atau underpass. 

"Jadi (underpass) akan lebih sulit lagi. Secara teknis kami lebih mendukung dilaksanakan (pembangunan flyover)," tegas Wida.

Namun pembangunan flyover ini akan dilakukan setelah permasalahan pembebasan lahan  oleh Pemkot Balikpapan rampung.

Menanggapinya,  Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Balikpapan, Muhaimin, mengatakan pihaknya berkomitmen secepatnya merampungkan proses pembebasan lahan di Simpang Muara Rapak.

Hanya saja  perlu dukungan dari Pemprov Kaltim maupun dari PT Pertamina sebagai pemilik lahan terdampak.

"Proyek pelebaran jalan yang menjadi jangka menengah sudah berjalan, tetapi memang belum selesai sepenuhnya karena ada lahan masyarakat yang belum selesai," kata Muhaimin.

Ia menyampaikan, proses pembebasan lahan seluas 3.000 meter persegi itu sudah berproses appraisal.

"Dan kita harapkan mudah-mudahan bisa selesai di akhir tahun 2023 ini. Sehingga ada tidak lanjut penyelesaian pelebaran jalan, kemudian realisasi pembanguan flyover," ujar Muhaimin yang didampingi Kepala Dishub Balikpapan Edwar Skenda Putra, Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) Nenny Dwi Winahyu, Camat Balikpapan Tengah Agung Budi Wibowo, dan perwakilan OPD terkait lainnya.

Belum Masuk Dokumen

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda yang turut hadir menjelaskan, rencana pembangunan flyover Muara Rapak ini memang sudah cukup lama diinisiasi Pemkot Balikpapan.

"Kemudian pemerintah provinsi melakukan review terhadap desain yang dilakukan Pemkot Balikpapan," ucapnya.

Namun, pihaknya tidak bisa begitu saja memasukkan pembangunan flyover dalam dokumen rencanan pembangunan jangka panjang Pemprov Kaltim 2024-2026.

Lantaran status kepemilikan jalan Simpang Muara Rapak baru berpindah kewenangan Pemprov Kaltim.

Baca juga: Rem Blong, Truk Seruduk 5 Mobil dan 1 Motor di Rapak Balikpapan

"Status jalannya baru ter-SK-kan di Provinsi Kaltim tahun 2023.

Sehingga ini rencana pembangunan flyover ini belum masuk dalam dokumen rencana pembangunan daerah 2024-2026 yang sudah ditetapkan sebelumnya," terang Firnanda.

Untuk memasukkan program pembangunan flyover dalam dokumen rencana pembangunan daerah Provinsi Kaltim, perlu dibahas bersama tim anggaran dan tim perencanaan pembangunan daerah.

"Kami belum bisa langsung buru-buru untuk mengolokasikan (anggaran) untuk pembangunan flyover.

Walaupun statusnya sudah jalan provinsi, namun harapannya bisa melalui kebijakan Inpres Jalan Daerah," tutur Firnanda.

Komisi V Ajak Bersinergi

TIM Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Kamis (16/11/2023). Salah satu agenda mereka yakni membahas penanganan infrastruktur jalan di Simpang Muara Rapak Balikpapan.

Kemarin sebelum peninjauan, dilakukan pertemuan bersama jajaran Pemkot Balikpapan dan Kadis PUPR Provinsi Kaltim, serta Direktur Pembangunan Jalan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR di area SPBG Muara Rapak.

Pertemuan dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan.

Mereka membahas titik terang pendukung rekayasa jalan di Simpang Muara Rapak Balikpapan. Di mana sebelumnya terdapat dua usulan, yakni pembangunan jalan layang atau flyover dan atau jalan terowongan atau underpass.

Anggota Komisi V DPR RI mendorong terwujudnya pembangunan flyover.

Wakil Ketua Komisi V  Andi Iwan Darmawan menegaskan, untuk merealisasikan pembangunan flyover ini diperlukan sinergi antara Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur dan Kementerian PUPR.

Baca juga: Saksi Mata Kecelakaan Simpang Rapak Balikpapan: Kalau Tidak Loncat Kejepit Saya

Demikian juga, terkait pembebasan lahan yang juga diperlukan dukungan dari pemerintah daerah. "Untuk mengantisipasi kecelakaan lalu lintas di sini (Simpang Muara Rapak), maka kami arahkan pemerintah pusat bisa memberikan solusi dengan membangun flyover," tutur Andi Iwan.

Realisasi pembangunan flyover ini,  merujuk pada Balikpapan sebagai kota mitra penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sejalan demikian, pihaknya juga mengimbau kepolisian agar menertibkan jam operasional bagi truk Over Dimension Over Load (ODOL).

"Supaya tidak ada pelanggaran yang dikhawatirkan menghalangi rencana pembangunan flyover, menjadi solusi jangka panjang mengatasi kecelakaan di Simpang Muara Rapak," pungkasnya.

Selain rombongan Komisi V DPR RI, kunker ini juga dihadiri para pejabat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dan Balai Besar Pelaksaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur.

Seperti diketahui, turunan Simpang Rapak ini kerap terjadi kecelakaan lalu lintas dan merenggut korban jiwa. Mayoritas kasus disebabkan gagal pengereman kendaraan besar lebih dari roda empat.

Seperti tragedi pada awal 2022 lalu. Gara-gara  rem tidak berfungsi, truk tronton menabrak pengguna jalan dan mengakibatkan korban meninggal 4 orang, 1 kritis dan 29 orang luka ringan.

Sekdakot Balikpapan, Muhaimin, mengatakan untuk penanganan jangka pendek pemerintah kota telah mengeluarkan aturan  melarang kendaraan berat melintas di jalan perkotaan.

Selanjutnya penanganan jangka menengah, Kementerian PUPR melalui Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) pada 2022 telah melaksanakan penataan Simpang Rapak dengan melakukan pelebaran jalan.

Kemudian untuk jangka panjang, Pemkot Balikpapan bersama Pemprov Kaltim mengusulkan kepada Kementerian PUPR untuk dibangun jembatan layang atau flyover.

Adanya kunker ini, kata Muhaimin, menjadi angin segar dan solusi untuk menuntaskan usulan jangka panjang dalam merealisasikan pembangunan flyover di Simpang Muara Rapak Balikpapan.

Baca juga: 7 Fakta Kecelakaan di Simpang Rapak Balikpapan, Dugaan Penyebab, Kronologi hingga Jumlah Korban

(TribunKaltim.co)

Update Tribun Kaltim Hari Ini

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS