Kepala BIN Budi Gunawan soal Isu Pakta Integritas Kabinda Papua Barat Menangkan Ganjar, 'Enggak Ada'

TRIBUNKALTIM.CO - Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Budi Gunawan merespons soal isu Pakta Integritas yang diduga melibatkan Kabinda Papua Barat Brigjen TNI KSP Silaban.

Disebutkan adanya keterlibatan Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua Barat Brigjen TNI KSP Silaban terkait pakta integritas dukungan ke calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Kepala BIN Budi Gunawan pun menepis hal tersebut.

Menurut Budi Gunawan, tidak mungkin pejabat intelijen melakukan penerbitan surat pakta integritas.

Baca juga: Budi Gunawan jadi Cawapres Ganjar Pranowo, Pengamat Nilai Bos BIN Jadi Kuda Hitam, Dekat Sama PDIP?

"Enggak ada. Enggak ada. Masa intel ngeluarin begitu (surat pakta integritas)," ujar Budi Gunawan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/11/2023) dikutip dari Kompas.com.

Sebelumnya, beredar dokumen pakta integritas dukungan untuk memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Pakta integritas itu diteken oleh Penjabat (Pj) Bupati Sorong Yan Piet Moso dan Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua Barat Brigjen TNI KSP Silaban.

Dalam pakta integritas yang viral di media sosial, tertulis:

"Yang bertanda tangan di bawah ini Nama Yan Piet Moso, Nip197412XXXX, alamat Jalan Palapa V Nomor 21 B reremi Manokwari selaku PJ bupati kabupaten Sorong dengan ini menyatakan bahwa:

- Mendukung dan melaksanakan penuh keberhasilan program pemerintah pusat di wilayah Kabupaten Sorong.

- Tidak melakukan tindak pidana korupsi kolusi dan nepotisme KKN.

- Menolak sepenuhnya segala kegiatan yang bersifat separatisme serta aktivitas pergerakan Papua Merdeka di wilayah.

- Siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024 minimal 60 persen-1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong.

- Bersedia menjaga kerahasiaan sepenuhnya berkaitan pembuatan Pakta integritas ini.

Pakta integritas tersebut dibuat pada Agustus 2023.

Baca juga: Anies Baswedan tak Ambil Pusing Soal Hasil Survei Elektabilitas, 14 Februari yang Paling Penting