Anies Kritik Pembangunan IKN, Sebut Bisa Ciptakan Ketimpangan Baru, Begini Respon Ganjar dan Gibran

TRIBUNKALTIM.CO - Kritik soal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Pulau Kalimantan dilayangkan calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan.

Menurut Anies Baswedan, pembangunan IKN di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru menciptakan ketimpangan dengan daerah lain.

Hal itu disampaikan oleh Anies Baswedan dalam dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Rabu (22/11/2023).

"Kalau dengan alasan pemerataan, karena itu menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah lainnya" kata Anies menjawab pertanyaan dari panelis.

Baca juga: Survei Elektabilitas Capres 2024 Terbaru, Terjawab Siapa Pasangan Terkuat, Anies Lewati Ganjar?

Baca juga: Rekam Jejak Pendapat Anies Baswedan Soal IKN Nusantara, Kini Kritik Habis Program Andalan Jokowi

Baca juga: Anies Singgung soal Rumput JIS saat Bicara tentang Energi Ramah Lingkungan Urusan FIFA Itu

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu kemudian menjelaskan upaya yang dapat dilakukan pemerintah jika menginginkan pemerataan pembangunan.

Caranya ialah membangun kota yang sudah ada saat ini, kemudian dikembangkan dari kota kecil ke kota skala menengah.

Lalu, kota skala menengah diberikan program supaya bisa berkembang menjadi kota besar.

"Meratakan Indonesia dengan cara membangun kota kecil menjadi menengah, menengah jadikan besar di seluruh wilayah Indonesia. Bukan malah membangun satu kota di tengah hutan," terangnya.

Anies mengatakan, membangun kota baru di tengah hutan menimbulkan ketimpangan baru.

Langkah semacam itu menurutnya tidak selaras dengan keinginan untuk menciptakan pemerataan, yang ada malah menjadi masalah.

"Jadi, antara tujuan dan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung, kami melihat ini problem (masalah)."

"Karena itu ini harus dikaji secara serius, karena tujuan kita Indonesia yang setara Indonesia yang merata," jelasnya.

Sementara itu, ketika ditanya perihal kritik Anies terhadap IKN, capres yang diusung PDIP, Ganjar Pranowo, irit bicara.

Ia hanya menyebut siapa saja bebas untuk mengeluarkan pendapatnya, termasuk soal pembangunan IKN.

"Mereka silakan saja, apa saja," kata Ganjar singkat kepada awak media di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kamis (23/11/2023).