Samson Batang Khawatir Bila Ada Pemberhentian Tenaga Honorer di Mahakam Ulu

TRIBUNKALTIM.CO, UJOH BILANG - Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) akui pemberhentian tenaga honorer akan berpengaruh besar.

Hal ini disebabkan karena terbatasnya tenaga guru di Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. 

Kadisdik Mahakam Ulu, Samson Batang mengatakan sampai saat ini tenaga pendidik di Mahakam Ulu masih didominasi oleh honorer.

Kalau tenaganya banyak yang tidak aktif pasti akan berdampak.

Baca juga: Kepala Sekolah di Mahakam Ulu Akui akan Susah Jika Tenaga Honorer Dihapus

"Apalagi itu memang kebutuhankan untuk bekerja disitu untuk mengajar," katanya saat dikonfirmasi TribunKaltim.co, Sabtu (25/11/2023).

Jika tenaga honorer diberhentikan secara otomatis akan berdampak besar untuk kegiatan belajar mengajar, khususnya di Mahakam Ulu. 

"Dampaknya itu kan pasti pembelajaran tidak akan berjalan efektif, kalau seandainya diberhentikan," tuturnya.

Utamanya, guru mata pelajaran yang memiliki kpnsentrasi ilmu yang berbeda-beda.

Baca juga: Nasib Tenaga Honorer, Tidak Dihapus dan Dialihkan ke PPPK, Ini Penjelasan DPRD Mahulu

"Kalau ngak ada yang mengajar disitu misalnya matematika, biologi, bahasa Ingris dan semacamnyakan otomatis akan berdampak," jelasnya.

Pandangan Kepala Sekolah

Isu mengenai pemberhentian tenaga honorer ini semakin menuai kontroversi. Termasuk satu di antaranya di daerah Mahakam Ulu (Mahulu), Provinsi Kalimantan Timur. 

Pasalnya, untuk menjadi tenaga pengajar PPPK harus terdaftar di Dapodik selama 2 tahun.

Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Long Bangun, Albensius Badi mengatakan, jika kebijakan ini diresmikan oleh pemerintah pusat, kemungkinan besar Mahakam Ulu akan mengami kesulitan.

"Kalau jadi diberhentikan apa jadinya Mahakam Ulu, itu baru di SMP 1, bagaimana dengan SMP-SMP yang lain itu," katanya.

Siapa yang Mau Kerjakan Tugas?

Berdasarkan informasi yang diperoleh TribunKaltim.co, di Mahakam Ulu saat ini ada beberapa sekolah yang memiliki tenaga pengajar ASN, jumlahnya hanya enam sampai sepuluh orang.

Meski besar harapannya untuk tidak membubarkan tenaga honorer tapi semua kembali pada kebijakan pusat.

Baca juga: Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik tak Ingin Ada Pemutusan Kerja Tenaga Honorer

"Tapi tergantung dari pusat, kalau memang itu ultimatum dari pusat," tuturnya.

Walau begitu, dia sangat mengharapkan adanya kebijakan dari daerah terkait masalah ini.

"Harapan dari saya pihak pemerintah tetap ada kebijakan, sekurang-kurangnya mempertahankan tenaga," harapnya.

Jika kebijakan ini diberlakukan, maka seluruh bagian yang saat ini dikerjakan oleh honorer akan memiliki kekosangan.

"Misalnya di sekolah ini bidang administrasi ngak ada yang PNS, di perpustakaan ngak ada. Siapa yang mau kerjakan tugas mereka," tuturnya.

(*)