Pengganti Firli Bahuri Cari Deputi yang Bisa Bekuk Harun Masiku, Nawawi Pamolango Sebut Jadi PR KPK

TRIBUNKALTIM.CO - Harun Masiku, politikus PDIPyang masih buron hingga kini jadi PR Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK.

Ketua KPK yang baru, Nawawi Pamolango mengatakan penangkapan Harun Masiku jadi prioritas utama KPK di bawah pimpinannya.

Diketahui, Nawawi Pamolango menggantikan Firli Bahuri di posisi Ketua KPK.

Firli Bahuri diberhentikan sementara oleh Presiden Jokowi usai ditetapkan Polda Metro Jaya sebagai tersangka pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.

Nawawi Pamolango mengatakan, penanganan terhadap kasus Harun Masiku tetap menjadi prioritas lembaganya.

Baca juga: OTT KPK di Kaltim, Pj Gubernur Akmal Malik Surati Pemkab/Pemkot Benahi Mekanisme Pengadaan Barang

Untuk diketahui, Harun Masiku merupakan tersangka korupsi kasus dugaan suap terhadap eks anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Keberadaan Harun Masiku sampai saat ini masih dalam pencarian KPK.

"Semua perkara-perkara yang masih dan berstatus seperti itu (mendapat pembaharuan surat tugas) menjadi prioritas daripada KPK," ujar Nawawi di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/11/2023).

Nawawi mengungkapkan, saat KPK menyeleksi deputi penindakan beberapa waktu lalu, persoalan Harun Masiku menjadi salah satu poin wawancara bagi para calon.

Dari seleksi tersebut didapatkan calon deputi penindakan yang sejalan dengan keinginan KPK untuk menyelesaikan kasus Harun Masiku.

Oleh karena itu, KPK memperbaharui surat tugas untuk pencarian Harun Masiku.

"Kami telah mengeluarkan produk-produk surat yang baru yang dibutuhkan oleh deputi penindakan yang baru," kata Nawawi Pamolango.

Diketahui, Harun masiku adalah tersangka korupsi yang diduga menyuap eks anggota KPU Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai anggota DPR Daerah Pemilihan I Sumatera Selatan, menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal.

Namun, Harun Masiku diduga melarikan diri ke luar negeri sehingga masuk dalam daftar pencarian KPK.

Harun yang merupakan Mantan Politikus PDIP itu masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) KPK pada tahun 2020.