OTT KPK di Kaltim, Pj Gubernur Akmal Malik Surati Pemkab/Pemkot Benahi Mekanisme Pengadaan Barang

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - OTT KPK di Kaltim, Pj Gubernur Akmal Malik Surati Pemkab/Pemkot Benahi Mekanisme Pengadaan Barang.

Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik sudah berbicara dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar bekerja sesuai SOP yang ada.

Tidak hanya OPD, Pj Gubernur Kaltim juga akan intens berkomunikasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar menghindari hal-hal yang tak diinginkan.

Baca juga: Nanang Ramis Tersangka OTT KPK di Kaltim Tercatat Pernah jadi Bakal Calon Bupati Paser

Dalam hal pengadaan barang dan jasa gubernur berharap dilakukan sesuai mekanisme agar tak ada manipulasi.

"Kemudian, kita akan segera menyurati semua Kabupaten/Kota dan OPD untuk membenahi mekanisme pengadaan barang dan jasanya," tukasnya.

"Kita sudah bicara kepada semua OPD untuk lebih bekerja sesuai dengan SOP yang ada," kata Dirjen Otda Kemendagri ini.

Pengadaan barang dan jasa juga diminta sesuai mekanisme yang berlaku agar tidak terjadi manipulasi seperti kasus yang ramai.

Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik memberi tanggapan itu usai adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di wilayah Kalimantan Timur, tepatnya Kabupaten Paser.

Baca juga: 11 Orang Terjaring OTT KPK di Kaltim, Akmal Malik Tegaskan tak Terkait Proyek IKN Nusantara

Pj Gubernur Akmal Malik ditemui di sela agendanya, Minggu (26/11/2023) di Kota Samarinda, memberikan penjelasan kepada TribunKaltim.co.

Akmal Malik akan intens berkomunikasi tak hanya OPD namun ke Pemerintah Kabupaten/Kota agar mencegah terjadinya hal tidak diinginkan.

Menyinggung internal Pemprov Kaltim terkait giat OTT KPK, Akmal Malik menegaskan bahwa tidak bisa memastikan keterlibatan dinas terkait.

Ia menyampaikan, mendukung penuh penegakkan hukum oleh KPK, tentunya ia berharap tidak ada dari OPD atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang terlibat terkait kasus yang melibatkan oknum Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim tersebut.

"Saya tidak bisa memastikan (ada terlibat atau tidak), biarkan kasus ini berkembang, kemana arahnya. Kita support semua kinerja penegak hukum," tandas Akmal Malik.

Baca juga: Inilah Tampang 5 Tersangka yang Terjerat OTT KPK di Kaltim, Praktek Suap Rp 50,8 Miliar Terbongkar

Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka pasca giat operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur atau BBPJN Kaltim di Balikpapan, Kaltim.

Kasusnya adalah dugaan suap terkait proyek jalan di wilayah Kabupaten Paser tahun 2023 senilai Rp50,8 miliar.