PKB dan PKS Tak Solid Soal IKN Nusantara, Cak Imin Ingin Lanjutkan, Anies Baswedan Kritik Keras

TRIBUNKALTIM.CO - Partai-partai Koalisi Perubahan tampaknya tak kompak soal Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara.

Sebelumnya, PKS tegas menolak dan ingin menggagalkan Ibu Kota Indonesia berpindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Namun, PKB justru memilih akan tetap melanjutkan IKN.

Bahkan hal ini diungkapkan langsung Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar yang tak lain cawapres Anies Baswedan.

Sementara itu, Anies Baswedan belakangan ini getol mengkritik kebijakan pembangunan IKN di Kalimantan Timur.

Baca juga: PKS Ajak Partai Pengusung AMIN Tolak IKN Nusantara, Tim Fanta Prabowo-Gibran Sebut Pemikiran Mundur

Baca juga: 8 Hasil Survei Capres 2024 Sepanjang November, Mulai Ada Perubahan Peta Elektabilitas, Siapa Unggul?

Baca juga: 4 Prajurit Berguguran, Tewas Ditembak KKB Papua di Wilayah Egianus Kogoya, Respon Panglima TNI

Terbaru, Cak Imin mengatakan, PKB akan tetap mendukung ibu kota RI pindah ke IKN, Kabupaten Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur.

Cak Imin menyebut, hal itu berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

"PKB sampai hari ini masih ya, ya yakin bahwa Undang-Undang IKN itu harus dilaksanakan," ucap Cak Imin, usai menghadiri Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Terpadu Bawaslu RI, di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).

Terkait hal ini, Cak Imin tampak tak sependapat dengan PKS yang berharap ibu kota tak pindah ke IKN, jika pasangan capres cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menang di 2024.

Soal penolakan PKS itu, ia menilai, merupakan hal yang wajar dan merupakan otoritas partai politik lainnya.

"Ya itu otoritas partai masing-masing. Mari kita beri kesempatan semua berpikir. Tapi intinya dinamika biasa," ucap Cak Imin.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu berharap capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan tak melanjutkan upaya pemindahan Ibu Kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN) jika nantinya terpilih menjadi Presiden di 2024.

Syaikhu mengatakan, pembatalan IKN menjadi Ibu Kota Indonesia baru merupakan suara dari PKS yang diharapkan dapat diakomodir oleh Anies Baswedan.

“Tentu sikap ini adalah awalannya adalah sikap dari PKS sendiri.

Tetapi kaitan ini apakah mau dibawa oleh Presiden atau tidak gagasan ini, mudah-mudahan ini akan juga diakomodir oleh Pak Anies dan juga bisa dipahami juga oleh partai partai yang lain,” ucap Syaikhu di Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023).

Baca juga: Korea Selatan Tertarik dengan Masterplan IKN Nusantara, tak Hanya Fokus pada Pembangunan Fisik

Syaikhu menerangkan, aspirasi ini akan didiskusikan dengan cawapres Muhaimin Iskandar alias Cak Imin beserta partai-partai di Koalisi Perubahan.

“Saya kira itu akan kita cari titik temu untuk kita menjadi gagasan bersama,” jelas Syaikhu.

Syaikhu mengatakan, PKS berjanji akan berupaya mempertahankan Jakarta sebagai Ibu Kota jika nantinya menang di Pileg 2024 mendatang.

Meski demikian, kata Syaikhu, partainya tak akan menghentikan pembangunan IKN.

Adapun PKS berencana menjadikan IKN yang berada di Kalimantan Timur itu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Kita berharap bahwa kalau Allah takdirkan PKS menang maka kita akan menginisiasi bahwa ibu kota negara tetap di Jakarta,” ucap Syaikhu.

“Di Ibu Kota Nusantara itu akan tetap kita jadikan pusat pertumbuhan ekonomi.

Tentu kita dengan konsep green economy karena memang di sana adalah paru-paru Indonesia dan diakui sebagai paru-paru dunia,” sambungnya.

Sebagai informasi, PKS merupakan salah satu partai tergabung Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024.

Adapun Koalisi Perubahan diisi oleh PKS, partai NasDem, dan PKB.

Baca juga: Jeogho Moon dari Korea Selatan Ingatkan Pentingnya Ruang Publik Inklusif di IKN Nusantara 

Pernyataan Anies Baswedan

Calon presiden (capres), Anies Baswedan mengomentari pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Pulau Kalimantan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Komentar itu dilontarkannya saat Anies menjawab pertanyaan dari panelis dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) pada Rabu (22/11/2023).

Setelah pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menyampaikan visi misi dalam Pilpres 2024, ada seorang panelis yang menanyakan mengenai pembangunan IKN apakah prospektif untuk Indonesia di masa depan.

Panelis tersebut merupakan peneliti Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, Prof Siti Zuhro.

Dengan pertanyaan itu, Anies pun menjawab tujuan dari IKN ini malah menimbulkan pertimpangan baru.

"Kalau dengan alasan pemerataan, karena itu menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah lainnya" kata Anies menjawab pertanyaan dari panelis.

Ia juga menjelaskan cara pemerataan yang bisa dilakukan jika pemerintah serius menginginkan adanya pemerataan.

Seperti kota yang sudah ada saat ini dikembangkan dari kota kecil ke kota skala menengah. Kemudian, kota skala menengah diberikan program agar bisa berkembang menjadi kota besar.

Baca juga: Nasib IKN Usai Jokowi Lengser, Dilanjutkan atau Dihentikan? Ini Jawaban Anies, Prabowo, dan Ganjar

Baca juga: Gregorius Bicara Megaproyek IKN, Infrastruktur yang Dibangun PLN Harus Tersampaikan ke Publik

"Meratakan Indonesia dengan cara membangun kota kecil menjadi menengah, menengah jadikan besar di seluruh wilayah Indonesia."

"Bukan malah membangun satu kota di tengah hutan,"

Anies juga menjabarkan bahwa hal itu menimbulkan ketimpangan baru.

"Jadi, antara tujuan dan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung, kami melihat ini problem. Karena itu ini harus dikaji secara serius, karena tujuan kita Indonesia yang setara Indonesia yang merata," pungkasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul PKS dan PKB Beda Pandangan Soal Ibu Kota Negara: Cak Imin Tetap Ingin Pindah ke IKN