Tolak IKN Nusantara, PKS Ungkap Rencana Kelanjutan Pembangunannya, Gibran: Enggak Usah Dikomentari

TRIBUNKALTIM.CO - Hingga saat ini, Partai Keadilan Sejahtera masih terus menyuarakan penolakan terhadap IKN Nusantara.

Diketahui Presiden Jokowi menginisiasi pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara, Kalimantan Timur (Kaltim).

Meski disetujui mayoritas fraksi di DPR dan telah resmi menjadi Undang-undang, PKS tetap santer menolak IKN Nusantara.

Minggu (26/11/2023), penolakan terhadap IKN Nusantara ini kembali disampaikan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu saat menghadiri Rakernas PKS di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat.

Baca juga: Studi Banding dan Diskusi IKN di Eropa, Pemisahan Kota Bisnis dan Pusat Pemerintahan

Baca juga: Korea Selatan Tertarik dengan Masterplan IKN Nusantara, tak Hanya Fokus pada Pembangunan Fisik

Baca juga: PKS Ajak Partai Pengusung AMIN Tolak IKN Nusantara, Tim Fanta Prabowo-Gibran Sebut Pemikiran Mundur

Presiden PKS, Ahmad Syaikhu mengutarakan penolakannya terhadap pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

"Kita berharap bahwa kalau Allah takdirkan PKS menang maka kita akan menginisiasi bahwa ibu kota negara tetap di Jakarta," ujar Syaikhu, Minggu (26/11/2023) seperti dikutip TribunKaltim.co dari Kompas.com.

Alasan PKS tetap ingin ibu kota di Jakarta Syaikhu membeberkan beberapa alasan Jakarta tetap dijadikan ibu kota negara.

Berikut penjelasan Presiden PKS, Ahmad Syaikhu:

1. Aspek sejarah

Alasan pertama ibu kota tetap di Jakarta menurutnya pertimbangan sejarah.

Syaikhu menyinggung peristiwa proklamasi kemerdekaan RI yang dibacakan Ir Soekarno pada 17 Agustus 1945 dilakukan di Jakarta.

Ia menambahkan, aspek yang harus dipertimbangkan sebelum pemerintah memindahkan ibu kota negara adalah sejarah.

Nilai-nilai historis, kata Syaikhu, tidak mungkin diabaikan.

"Sumpah pemuda dan peristiwa bersejarah lainnya dilahirkan di Jakarta," kata dia. 

2. Faktor pembangunan

Alasan lain mengapa PKS menolak ibu kota dipindahkan ke IKN adalah faktor pembangunan.

PKS menilai pembangunan harus dapat menghadirkan keadilan dan pemerataan di seluruh Indonesia.

Namun, pemerataan pembangunan dengan cara memindahkan ibu kota dinilai tidak tepat.

Menurutnya, pemerataan pembangunan bukan dilakukan dengan memindahkan ibu kota.

Tetapi dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berdasarkan keunggulan daya saing masing-masing wilayah. 

3. Dimensi antargenerasi

Lebih lanjut, Syaikhu mempunyai pandangan bahwa pembangunan harus memiliki dimensi antargenerasi.

Hal tersebut diperlukan demi merawat ekologi dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

"Pulau Kalimantan bukan sekadar paru-paru Indonesia tapi juga paru-paru dunia," ungkap Syaikhu.

Meski PKS ingin Jakarta tetap dijadikan ibu kota negara, pembangunan IKN yang sedang berlangsung tidak akan disetop.

IKN akan dijadikan pusat pertumbuhan ekonomi setelah pembangunannya selesai.

"Ibu kota Nusantara itu akan tetap kita jadikan pusat pertumbuhan ekonomi.

Tentu kita dengan konsep green economy karena memang di sana adalah paru-paru Indonesia dan diakui sebagai paru-paru dunia," ujar Syaikhu.

Baca juga: Nasib IKN Usai Jokowi Lengser, Dilanjutkan atau Dihentikan? Ini Jawaban Anies, Prabowo, dan Ganjar

PKS harap koalisi ikut tolak IKN

Selain mengutarakan penolakan terhadap penolakan IKN, Syaikhu juga mengajak partai yang tergabung dalam koalisi Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) untuk melakukan hal yang sama.

Ia mengatakan, dirinya bakal berkomunikasi dengan partai politik lain di koalisi Anies-Cak Imin untuk mengutarakan gagasan menolak pemindahan ibu kota negara.

Dengan begitu, penolakan pemindahan ibu kota negara yang digaungkan oleh PKS dapat dijadikan gagasan poros di Koalisi Perubahan yang mengusung Anies-Cak Imin.

Anies: Indonesia Butuh Pemerataan

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan, Indonesia butuh pemerataan pertumbuhan.

Namun, pemerataan itu bukan dengan pembangunan hanya di satu kawasan.

Hal ini disampaikan Anies menanggapi pertanyaan wartawan soal gagasan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak Ibu Kota negara dipindahkan dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan.

"Yang dibutuhkan di Indonesia hari ini adalah pemerataan pertumbuhan.

Di mana pembangunan itu dilakukan bukan hanya di satu lokasi, tapi di banyak lokasi," kata Anies saat ditemui di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023). 

Anies mengingatkan agar pembangunan terhadap satu kawasan jangan sampai menyebabkan ketimpangan terhadap wilayah lainnya.

Oleh sebab itu, Anies bersama calon wakil presidennya, Muhaimin Iskandara (Cak Imin) telah menyusun program pembangunan yang merata di seluruh provinsi di Tanah Air.

Baca juga: Jalan Penajam-Buluminung Mulai Dikerjakan demi Akses ke IKN Nusantara Mudah

"Jangan sampai kita membangun hanya di satu lokasi yang justru menimbulkan ketimpangan baru.

Inilah visi kita dan kita semua menyiapkan susunan programnya untuk bisa mendorong desa-desa maju, kota kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia," kata Anies.

"Alokasi anggaran yang biasa disiapkan hanya untuk satu tempat kita berpandangan memang perlu dikerjakan untuk banyak tempat," lanjut dia.

Gibran: Enggak Usah Dikomentari

Bakal calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka berkomentar mengenai penolakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur yang disuarakan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Gibran tidak mau berkomentar banyak mengenai penolakan itu. Ia hanya mengatakan, seluruh masukan dari berbagai pihak akan ditampung dan diterima.

"Itu enggak usah dikomentari lah, ya.

Semua masukan itu kita tampung kita terima ya, monggo silakan," kata Gibran saat ditemui di Kantor Tim Kampanye Nasional (TKN) Fanta HQ Pemilih Muda di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).

Diketahui, pembangunan IKN digagas Presiden Joko Widodo.

Hingga saat ini, pembangunan IKN masih berlangsung dan akan selesai sekitar 10-15 tahun ke depan.

Baca juga: Kisah Warga yang Tersisih Usai Lahannya Diambil Proyek IKN Nusantara, Menikmati? Kami Ini Tersingkir

(Kompas.com)

Upate Ibu Kota Negara

Berita IKN Nusantara

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS