Jokowi Tegaskan IKN Nusantara Sudah Ada UU, Legowo Ditolak PKS dan Anies-Cak Imin?

Bahkan pernyataan dari petinggi partai itu tentu saja memiliki alasan tersendiri.

"Tidak bisa hanya mendengar dari masing-masing partai saja kan itu sulit, karena punya pandangan yang berbeda, pastikan mereka mempunyai alasan masing-masing," jelasnya.

Shinta bilang, untuk saat ini peran pengusaha dalam hal ini Apindo adalah meyakinkan para investor yang akan berinvestasi di IKN.

Bahkan dia juga memastikan bahwa proyek pembangunan IKN ini akan terus berjalan sesuai dengan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN).

"Jadi salah satu tugas kita adalah memastikan bahwa IKN ini akan tetap terus bergulir dan memang menurut kami kan kita ada dasar hukumnya, Indonesia negara hukum.

Kembali lagi kita tidak bisa asal mengubah-ubah, seperti itu, kenapa punya keyakinan karena ada dasar hukumnya juga jelas dan itu tidak bisa diubah," papar dia.

Baca juga: Reaksi Pengusaha soal Kritik IKN yang Dilontarkan PKS dan Anies Baswedan

Pernyataan PKS

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu menegaskan, partainya menolak pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Pulau Kalimantan.

Syaikhu menegaskan partainya masih tetap ingin status ibu kota berada di Jakarta.

"Kita berharap bahwa kalau Allah takdirkan PKS menang maka kita akan menginisiasi bahwa ibu kota negara tetap di Jakarta," kata Syaikhu di sela-sela Rakernas PKS di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023).

Meski menolak pemindahan Ibu Kota, PKS memastikan pembangunan yang sudah berjalan di IKN tidak akan disetop.

Hanya saja, setelah selesai dibangun, kawasan IKN akan diubah fungsinya menjadi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: Akhirnya Jokowi Jawab Langsung Kritik Anies Baswedan dan PKS Soal IKN Nusantara, Indonesia-Sentris

Kritik Anies Baswedan

Capres nomor urut 01 Anies Baswedan yang diusung PKS, juga sempat mengkritik pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara hanya akan menimbulkan ketimpangan baru.

Anies mengatakan, alasan pemerintah saat ini membangun IKN sebagai upaya pemerataan tidak tepat.