Jokowi Tegaskan IKN Nusantara Sudah Ada UU, Legowo Ditolak PKS dan Anies-Cak Imin?

Di pulau yang lain selain Jawa juga ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru.

Yang kita harapkan itu," kata Jokowi.

"Juga penduduk, populasi indonesia ini 56 persen ada di Pulau Jawa.

Terus (penduduk) yang 17.000 (pulau) yang lainnya mestinya kan ada pemerataan," tuturnya.

Baca juga: Akhirnya Jokowi Jawab Langsung Kritik Anies Baswedan dan PKS Soal IKN Nusantara, Indonesia-Sentris

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menggarisbawahi pembangunan IKN di luar pulau Jawa bertujuan melakukan pemerataan secara keseluruhan.

Namun, Jokowi mengakui pembangunan perlu waktu panjang.

"Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru.

Saya kira arahnya ke sana. Tapi ini kan tidak sehari dua hari atau setahun dua tahun, jangka panjang," tambahnya.

Respon Pengusaha

Kalangan pengusaha akhirnya bereaksi soal kritik IKN yang dilontarkan PKS dan Anies Baswedan.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengungkapkan, para pengusaha enggan mendengarkan pernyataan partai terkait pemindahan IKN yang disebut tidak akan dilanjutkan jika Capres Anies Baswedan menang Pemilu 2024.

Hal tersebut menyikapi seruan Presiden PKS Ahmad Syaikhu yang berharap capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan tak melanjutkan upaya pemindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) jika nantinya terpilih menjadi Presiden di 2024.

"Saya enggak mau dengar statement individual daripada partai, yang saya mau dengar nanti adalah keputusan dari calonnya tersebut.

Kalau misalnya dia menang jadi presiden apakah betul begitu," kata Shinta kepada wartawan usai menghadiri acara Indonesia Digital Summit 2023, di Four Seasons Jakarta, Selasa (28/11/2023).

Baca juga: OIKN Ajak Amerika Serikat untuk Berinvestasi di IKN Nusantara

Menurut Shinta, setiap partai tentunya memiliki pandangan yang berbeda.