204 Juta Data Pemilih Bocor, Pemerintah Sebut Tak Ada Unsur Politik, Cak Imin dan Mahfud MD Bereaksi

"Data DPT Pemilu 2024, dalam bentuk softcopy, tidak hanya berada pada data center KPU, tapi juga banyak pihak yang memiliki data DPT tersebut," jelas Hasyim, Rabu (29/11/2023).

"Karena memang UU Pemilu mengamanatkan kepada KPU untuk menyampaikan DPT softcopy kepada partai politik peserta Pemilu 2024 dan juga Bawaslu," sambungnya.

Reaksi Peserta Pilpres 2024

Terpisah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) sekaligus Calon Wakil Presiden nomor urut tiga Mahfud MD mengaku prihatin dengan adanya dugaan kebocoran data DPT milik KPU.

"Peretasan itu sangat mengagetkan dan tentu sangat memprihatinkan," kata Mahfud MD kepada awak media di Kota Tangerang, Rabu (29/11/2023).

Atas hal ia berharap KPU harus membuat sistem kontrol yang dapat menghalangi terjadinya peretasan.

Mahfud imbau masyarakat siapapun itu jangan meretas hal yang demikian.

"Itu adalah kepentingan untuk bangsa dan negara kita. Penyelenggaraan pemilu dengan baik dengan segala datanya. Saya harap KPU lebih berhati-hati," katanya.

Lain hal dengan Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Baca juga: Sosok Hacker Jimbo yang Diduga Bobol Situs KPU, 204 Juta Data Pemilih Bocor dan Dijual Rp 1,2 M

Menurutnya, adanya dugaan kebocoran data KPU tersebut menandakan ada upaya sistematis untuk mengganggu penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Ini menunjukkan bahwa ada upaya sistematis yang akan mengganggu pemilu," kata Cak Imin, usai menghadiri Kongres Pemuda Perubahan, di Convention Hall Smesco, Jakarta, Rabu (29/11/2023) malam.

Selain itu, Cak Imin berpendapat bocornya data pemilih tersebut menunjukkan adanya kelalaian.

Dia meminta semua pihak untuk terus mengawasi dan bantu KPU menyukseskan penyelenggaraan pemilu.

"Kita harus kontrol terus KPU, bantu KPU sukseskan pemilu," ujar Ketua Umum PKB itu.

Pihak Prabowo-Gibran, melalui Wakil Komandan Alpha Tim Kampanye Nasional (TKN), Herman Khaeron menyebut kasus tersebut harus segera dibenahi agar hasil Pemilu 2024 nantinya legitimate.