Pemilu 2024
204 Juta Data Pemilih Bocor, Pemerintah Sebut Tak Ada Unsur Politik, Cak Imin dan Mahfud MD Bereaksi
Data Pemilu 2024 di KPU diduga bocor, pemerintah sebut tak ada unsur politik, Cak Imin dan Mahfud MD bereaksi.
TRIBUNKALTIM.CO - 204 juta data Pemilih Pemilu 2024 di KPU diduga bocor, pemerintah sebut tak ada unsur politik, Cak Imin dan Mahfud MD bereaksi.
Serangan hacker kembali membuat heboh Indonesia.
Kali ini kembali mencuri data di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Ada sekitar 204 juta data pemilih Pemilu 2024 yang diduga bocor.
Baca juga: Data Pemilih Bocor, Ketua KPU Sebut Softcopy Data DPT Pemilu 2024 juga Ada di Parpol
Baca juga: Reaksi Anies Baswedan Soal Data KPU Bocor, Timnas AMIN: Sangat Mengkhawatirkan
Baca juga: Menkominfo Pastikan Data KPU Bocor Adalah DPT Pemilu 2024, Lengkap Data Pribadi, Dijual Miliaran
Sejumlah pihak termasuk peserta Pilpres 2024 memberikan tanggapan atas dugaan bocornya data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024.
Informasi kebocoran data milik KPU itu diketahui dari akun Jimbo di situs peretasan BreachForums yang diduga didapat dari situs KPU pada Senin (27/11/2023) sekira pukul 09.21 WIB.
Akun ini menampilkan beberapa tangkapan layar dari situs pengecekan DPT, https://cekdptonline.kpu.go.id/.
Data yang dibobol diklaim berupa nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, hingga alamat.
Dalam unggahan itu, "Jimbo" juga mengaku menemukan 204.807.203 data unik, jumlah yang hampir sama dengan jumlah pemilih di dalam daftar pemilih tetap (DPT) KPU RI sebanyak 204.807.203 pemilih.
Penjahat siber ini menjual data tersebut dengan harga 2BTC atau US$74 ribu (Rp1,14 miliar).
Sebetulnya, bocornya data KPU bukan kali pertama.
Pada era hype Bjorka, 2022, 105 juta data KPU diduga dibocorkan.
Berdasarkan penyelidikan saat itu, kebocoran data diklaim bukan berasal dari penyelenggara Pemilu.
Menyikapi dugaan kebocoran data pemilih tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan data DPT Pemilu 2024 tidak hanya berada pada pusat data KPU.
Hasyim mengungkapkan data DPT juga dipegang partai politik peserta pemilu dan juga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.