Bertemu Ketua MPR RI, Pj Gubernur Akmal Malik Bahas Permasalahan BBM di Kaltim

Dalam skema pembagian manfaat penurunan emisi program FCPF Carbon Fund mengacu pada dokumen benefit sharing plan dan benefit sharing mechanism. 

Di mana dana yang diterima dibagi berdasarkan komponen responsibility sebesar 25 persen, komponen performance sebesar 65 persen dan komponen reward sebesar 10 persen.

Secara khusus alokasi manfaat dari komponen reward untuk masyarakat desa dan masyarakat adat dialokasikan sebesar 10 persen. 

Di mana pengelolaan termasuk penyaluran dana dilakukan oleh lembaga perantara subnasional kepada masyarakat hukum adat dan yang telah memperoleh pengakuan serta desa/kampung/kelurahan yang melakukan perlindungan kawasan berhutan.

Baca juga: Pj Gubernur Kaltim Komunikasi ke Menhub Soal Penerbangan Antarprovinsi Borneo dari BSB APT Pranoto

Negara-negara maju dan lembaga internasional juga diajak berkontribusi dalam langkah-langkah penyelamatan bumi dari kekeringan, panas dan cuaca yang semakin ekstrem. 

Ajakan itu disampaikan Pemprov Kaltim melalui Gubernur Isran Noor pada saat menjadi pembicara kunci dalam forum Mobilization of Climate Finance For Accelerating Climate Actions yang digagas Permanent Mission of The Republic of Indonesia Geneva dan United Nations The Joint SDG Fund di Palais des Nations Building E Room XXII, United Nations, Jenewa, Swiss pada 5 September 2023.

"Jadi selain BBM, Ketua MPR juga mengapresiasi Kaltim, yang mana menjadi satu-satunya provinsi yang mendapatkan karbon fund kurang lebih Rp 1,5 triliun dari lembaga internasional," pungkas Akmal Malik.

Sebelumnya diberitakan, persoalan pasokan BBM perlahan mendapat titik terang setelah Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) juga telah ditemui Akmal Malik.

Di mana BPH Migas menyampaikan data-data kuota BBM yang cukup, tetapi ada persoalan dalam distribusi.

"Ternyata faktanya kuota bahan bakar minyak (BBM) kita itu lebih dari cukup dan sampai dengan hari ini, kuota kita baru terpakai 75 persen. Artinya ini bukan di kuota, tapi persoalan pada distribusi," ungkap Akmal Malik.

Ia juga menjelaskan kenapa ada distribusi yang timpang, dimana masyarakat lebih memilih kebutuhan jenis BBM yang subsidi, sementara yang non subsidi habis.

Sistem pengawasan menjadi penting dan harus menjadi atensi pihaknya.

"Kita akan memperkuat pengawasan, jadi persoalan ini yang terjadi (pengawasan), nanti kita lakukan ke depan," sambung Akmal Malik. (*)

Ikuti saluran Tribun Kaltim di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaAdSxwHVvTbruIloW3H

Ikuti kami di Google Berita untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.