Daftar 9 Insentif Pajak bagi Investor IKN Nusantara, Pengamat: Hasil Imbal Investasi Lebih Penting

TRIBUNKALTIM.CO - Mega proyek pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke IKN Nusantara terus menjadi sorotan termasuk salah satunya terkait dengan investor.

Pemerintah telah mengobral 9 insentif pajak bagi investor di IKN Nusantara, apa saja, simak selengkapnya di artikel ini.

Sayangnya, obral insentif pajak ini dinilai tidak begitu menarik minat investor di IKN Nusantara.

Menurut pengamat, investor lebih memetingkan imbal hasil investasi di IKN Nusantara ketimbang insentif pajak.

Baca juga: Kisah Warga yang Tersisih Usai Lahannya Diambil Proyek IKN Nusantara, Menikmati? Kami Ini Tersingkir

Baca juga: Cerita Warga di IKN Nusantara, Khawatir Tersingkir setelah Tetangga Terpaksa Tinggalkan Kampung

Baca juga: Warga Tersingkir dari IKN Nusantara, Uang Ganti Rugi Rumah dan Kebun tak Cukup untuk Beli Lahan

Imbal hasil investasi atau Return of investment (ROI) ini dinilai jauh lebih penting dan menjadi daya tarik bagi investor di IKN Nusantara ketimbang insentif pajak yang ditawarkan pemerintah.

Untuk diketahui, Pemerintah menawarkan 9 insentif Pajak Penghasilan (PPh) bagi investor atau pengusaha untuk berinvestasi di IKN, mulai dari Tax Holiday penanaman modal, Financial Center IKN, hingga Super Deduction Vokasi.

 Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai, bagi dunia usaha, insentif yang dibutuhkan adalah dalam mengkompensasi ROI, atau kuncinya ada pada besaran ROI yang ditawarkan.

“Contohnya, ada yang buka usaha di Jakarta ROI-nya misalnya bisa 6 - 7 persen.

Tapi kalau di IKN misalnya hanya 2-3 persen, dan  butuh kompensasi 4 persen.

Sehingga kuncinya ada di besaran ROI,” tutur Fajry seperti dikutip TribunKaltim.co dari kontan.co.id di artikel berjudul Pengamat: Imbal Hasil Investasi Jauh Lebih Penting Ketimbang Insentif Pajak di IKN.

Adapun besaran ROI ditentukan dari besaran penjualan alias omset yang didapat.

Sedangkan besaran omzet digerakkan oleh aktivitas ekonomi, dan aktivitas ekonomi ditentukan oleh besaran penduduk.

Artinya, lanjut Fajry, bagi pengusaha, insentif pajak yang ditawarkan pemerintah menjadi tidak menarik jika aktivitas ekonomi yang membuat ROI para pengusaha tidak sesuai yang diharapkan. 

Kemudian, lanjutnya kunci menciptakan aktivitas ekonomi tersebut ada pada besaran penduduk.

Maka jika Pemerintah gagal memindahkan penduduk dan aktivitas ekonomi ke IKN, ragam insentif pajak tersebut tidak akan efektif.