Sekda Kukar Harapkan Camat dan Kades/Lurah Selalu Update DTKS

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Dr H Sunggono membuka Forum Grup Discussion (FGD) padu serasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kukar di Ruang Serbaguna Kantor Bupati setempat, pekan tadi.

Saat membacakan pesan tertulis Bupati Kukar Edi Damansyah, Sunggono mengatakan, DTKS merupakan data induk yang berisi data pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

DTKS dijadikan data acuan dalam program penanganan fakir miskin dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

DTKS pada awalnya dikelola secara nasional oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Kantor Sekretariat Wakil Presiden.

Namun, pada tahun 2017 diserahkan pengelolaannya kepada Pusat Data dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatinkesos) Kementerian Sosial.

Baca juga: Karya Bhakti TNI dan Gernas Ketahanan Pangan, Sekda Kukar Sunggono Harap Sinergi Ditingkatkan

DTKS yang selalu update menjadi acuan untuk mengintervensi warga prasejahtera.

Sehingga, program pengentasan kemiskinan melalui Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan (RBPK) dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Sebagai studi kasus saja, salah satu upaya pengentasan kemiskinan yakni melalui sektor pendidikan yang merupakan variabel prasejahtera.

Dengan berbekal DTKS yang valid akan mudah bagi kepala desa dan lurah untuk memberikan rekomendasi terhadap program-program pengentasan kemiskinan bagi warganya yang pantas menerimanya.

“Bisa saja ada warga yang tidak masuk DTKS tapi kriterianya memenuhi untuk diberikan program kesejahteraan sosial,” ujarnya.

Baca juga: Sekda Kukar Serahkan Santunan untuk Anak Yatim Piatu

Untuk itu, pemerintah desa dan kelurahan diminta untuk membijaksanai hal tersebut.

Hal ini, sebagai upaya bersama agar penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kutai Kartanegara berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Menyoroti DTKS Kukar masih ada yang bermasalah, lanjutnya, ada beberapa faktor.

Di antaranya adalah masih adanya keinginan oknum yang kategori hidupnya masih tergolong berkecukupan, tapi ingin masuk dalam penerima bantuan sosial.

Ada kecemburuan dimasyarakat yang lain diberi bantuan, padahal bantuan ini diberikan kepada warga yang kriterianya ada dan masuk keluarga prasejahtera.