Sekda Kukar Harapkan Camat dan Kades/Lurah Selalu Update DTKS

Ketiga, DTKS ini kurang update, di mana pada saat melakukan evaluasi terhadap data DTKS November 2022 lalu, ternyata ada sekitar 37 persen dari data tersebut tidak dapat ditemukan di lapangan.

"Hal ini, merupakan tantangan bagi Pemkab Kutai Kartanegara. Apalagi data hasil evaluasi ini terlebih dahulu harus dimasukan kedalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Kementerian Sosial (Kemensos),” katanya.

Baca juga: Sekda Kukar Sunggono Optimistis Capaian MCP Tahun Ini Lebih Tinggi dari Tahun Lalu

Kebijakan terbaru, mulai April 2022, Kementerian Sosial tidak lagi mengeluarkan BNBA DTKS versi manual (Excel), tetapi langsung melalui aplikasi SIKS-NG Online.

Untuk melakukan perbaikan terhadap data DTKS, kepada kepala Dinas Sosial selaku penanggung jawab agar kegiatan ini untuk betul-betul dilakukan dengan baik.

Apalagi, selama ini pembiayaan terhadap pendataan tersebut sudah cukup besar.

Oleh sebab itu, diminta seluruh pihak yang terlibat untuk memperbaiki sistem kerjanya.

“Saya meminta kepada seluruh Kepala Desa dan Lurah agar memiliki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang valid dan selalu update, dan sesuai kenyataan di lapangan,” tegas Sunggono.

Sementara itu, menurut Sekretaris Dinas Sosial Kukar Yuliandris, tujuan dilaksanakan kegiatan ini intinya untuk meningkatkan kualitas DTKS.

Sumber data yang harus digunakan di dalam pengentasan kemiskinan termasuk di dalamnya untuk peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

Dinas Sosial Kabupaten Kukar akan berupaya memperbaiki data tersebut terus-menerus, melalui petugas di kelurahan dan desa, karena merekalah yang setiap tahapan setiap bulan yang memverifikasi data tersebut.

Baca juga: Sekda Kukar Sunggono Optimis Capaian Pencegahan Korupsi di Kukar Tahun Ini Lebih Tinggi

Dengan diadakannya FGD di seluruh kecamatan, banyak sekali masukan masukan ataupun kendala yang didapatkan.

Melalui FGD tingkat kabupaten ini diharapkan ada masukan masukan dari peserta apa yang harus dilakukan, sehingga ke depannya seluruh program kemiskinan tepat sasaran, sekaligus membangun sinergitas antar OPD yang terkait dengan data kesejahteraan sosial untuk menghasilkan data yang valid dan memiliki karakteristik interoperabilitas (kesesuaian).

Selain itu, juga untuk mewujudkan sistem satu data untuk memudahkan dan menyederhanakan terlaksananya pelayanan publik.

Kegiatan ini diikuti oleh para Camat Se-Kabupaten Kukar, Lurah dan Kepala Desa, serta TKKS serta para perusahaan CSR. (*)