Singgung Sopan Santun Ketimuran, Jokowi Respon Pemberian Gelar Alumni Paling Memalukan dari BEM UGM

Permasalahan fundamental seperti kasus korupsi, revisi undang-undang atau  UU ITE dan persoalan yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK) disebut menjadi sederet pemicu penobatan itu.

Ketua BEM KM UGM, Gielbran Muhammad Noor mengatakan penobatan ini sebagai wujud kekecewaan.

Masih banyak sekali permasalahan fundamental yang belum terselesaikan padahal sudah hampir dua periode Joko Widodo memimpin di Indonesia.

Mulai dari kasus korupsi, kini pimpinan KPK yang notabene merupakan garda terdepan pemberantasan korupsi, malah justru menjadi pelaku kriminal.

Kemudian revisi undang-undang ITE soal kebebasan berpendapat yang dinilai sangat mempermudah para aktivis untuk dikriminalisasi.

Belum lagi soal konstitusi. Para hakim Mahkamah Konstitusi terbukti bermasalah dalam sidang MKMK.

Hal ini menjadi gerbang bukti empiris bahwa kenyataannya MK memang tidak independen. Apalagi dengan kedekatan personal antara keluarga Jokowi dengan Hakim Anwar Usman.

Serentetan persoalan tersebut, menjadikan Indeks demokrasi Indonesia dinilai semakin menurun.

"Kita merasa sudah tidak ada momentum lain selain sekarang untuk menobatkan Presiden Jokowi sebagai alumnus paling memalukan," kata Gielbran.

Penobatan Jokowi sebagai alumnus UGM paling memalukan ini disimbolkan dengan pemasangan baliho bergambar wajah Jokowi. Baliho berukuran cukup besar sekira 3x4 ini menggambarkan bagaimana Jokowi dalam dua fase.

Baca juga: Terjawab di Survei Elektabilitas Terbaru, Siapa Cawapres Terkuat Pilpres 2024, Popularitas Melesat

Yaitu mengenakan almamater UGM berikut caping berpadu dengan Jokowi memakai jas dan mahkota raja. Baliho tersebut terpasang di 3-4 titik di seputar kampus UGM.

Selain itu, wajah Jokowi dalam bentuk topeng juga dihadirkan dalam kursi kosong di diskusi tersebut.

Di akhir acara, panitia menyerahkan kajian berikut sertifikat alumnus paling memalukan kepada manipulasi Jokowi yang diperankan oleh perwakilan massa. Nantinya sertifikat dan kajian itu bakal dilayangkan melalui Pos ke Istana Presiden.

Gielbran menilai, Joko Widodo tidak mencirikan lagi nilai-nilai UGM.

Joko Widodo, di akhir masa pemerintahan justru menghendaki perpanjangan kekuasaan laiknya seorang raja Jawa. Tanpa memperhatikan nilai etik.