Kakak Hary Tanoe Bungkam Usai Diperiksa KPK Terkait Korupsi Bansos Beras, Ngacir Dikawal Ajudan

TRIBUNKALTIM.CO - Kakak Hary Tanoe bungkam usai diperiksa KPK terkait korupsi bansos beras, langsung ngacir dikawal ajudan.

Kakak Hary Tanoe, Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun usai diperiksa, Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo enggan diwawancara wartawan.

Ia memilih ngacir meninggalkan para wartawan.

Baca juga: Kakak Harry Tanoesoedibjo Diperiksa KPK, Jadi Saksi Kasus Korupsi Bansos Beras di Kemensos

Baca juga: Profil/Biodata Kuncoro Wibowo: Eks Direktur Transjakarta Jadi Tersangka KPK Kasus Korupsi Bansos

Baca juga: PDIP Tak Tinggal Diam Fadli Zon Sindir Korupsi Bansos Kemensos dengan Izin ACT

KPK memeriksa Komisaris PT Dosni Roha Logistik (PT DRL), Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo, pada hari ini, Rabu, 14 Desember.

Kakak Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo itu diperiksa kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2020.

Pantauan Tribunnews.com, Rudi Tanoe keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekira pukul 14.01 WIB.

Pria berkacamata dibalut sweater biru itu enggan menanggapi pertanyaan wartawan.

Dengan kawalan ketat sejumlah ajudan, Rudi Tanoe memilih bungkam hingga menumpangi mobil yang menunggunya.

Sebelumnya, Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo mangkir dari panggilan tim penyidik KPK pada Rabu 6 Desember 2023.

Kasus dugaan korupsi penyaluran bansos beras diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp127,5 miliar.

KPK telah menjerat enam orang sebagai tersangka.

Mereka yakni mantan Dirut PT Bhanda Ghara Reksa (BGR), M Kuncoro Wibowo; tim penasihat PT Primalayan Teknologi Persada (PTP), Ivo Wongkaren; mantan Direktur Komersial PT BGR, Budi Susanto; mantan Vice President Operasional PT BGR, April Churniawan; anggota tim penasihat PT PTP, Roni Ramdani; dan General Manager PT PTP, Richard Cahyanto.

Kasus ini bermula pada Agustus 2020, di mana Kementerian Sosial mengirimkan surat pada PT BGR untuk dilakukan audiensi dalam rangka penyusunan rencana anggaran kegiatan penyaluran bansos beras.

Baca juga: Imbas Menteri Kominfo Terkena Kasus Korupsi, Pemasangan Jaringan di Mahulu Terkendala

Di mana, PT BGR (Persero) diwakili Budi Susanto kemudian mempresentasikan terkait kesiapan perusahaannya untuk mendistribusikan bansos beras pada 19 provinsi di Indonesia.