3.246 ASN dari 37 Kementerian/Lembaga Mulai Dipindahkan ke IKN Mulai Juli 2024

TRIBUNKALTIM.CO - Bertambah investasi Rp10 Triliun di IKN dan ada investor lokal Kalimantan, Groundbreaking ketiga direncanakan 20-21 Desember 2023

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) berprogres sangat masif.

Groundbreaking tahap ketiga dijadwalkan pada 20-21 Desember, dengan total investasi Rp10 triliun.

Kali ini ada investor lokal Kalimantan.

Baca juga: Kembalikan Hutan Hujan Tropis di IKN, Persemaian Mentawir Tanam 1,5 Juta Bibit Pohon Endemik

Juru Bicara OIKN Troy Pantouw mengungkapkan, groundbreaking tahap tiga akan dilaksanakan pekan depan apabila tidak ada perubahan rencana.

"Groundbreaking tahap tiga pada 20 dan 21 Desember (2023), kalau tidak ada aral melintang," ujar Troy dalam media briefing daring, Jumat (15/12/2023).

Keputusan pelaksanaan groundbreaking tahap tiga IKN masih menunggu jadwal kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Fokus groundbreaking kali ini, pada sektor ruang hijau, kelengkapan ekosistem Sumbu Kebangsaan, dan lembaga negara dengan pendanaan non-APBN.

Hal itu setelah Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengantongi 328 Letter of Intention (LOI) hingga 15 Desember 2023 dengan sekitar 55persen merupakan investor domestik, yang fokus dalam pembangunansektor Sumbu Kebangsaan.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Agung Wicaksono menjelaskan, groundbreaking tiga difokuskan untuk beberapa pembangunan seperti reboisasi area Sumbu Kebangsaan, pembangunan properti, transportasi listrik, rumah sakit dengan target mendekati Rp 10 triliun.

”Pada tahap ini juga dilaksanakan groundbreaking investor lokal asal Kalimantan,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Minggu (17/12/2023).

Agung menegaskan, groundbreaking ini merupakan komitmen kuat investor-investor terbaik dari lokal maupun internasional dengan visi dan misi yang sejalan untuk membangun masa depan di IKN.

Adapun terkait langkah investasi di Nusantara, pemilihan investor yang dapat berlanjut ke proses berikutnya juga ditinjau berdasarkan prioritas pembangunan.

Saat ini, Singapura, Jepang, Tiongkok, dan Malaysia menjadi negara terbanyak yang mengirimkan LOI.

Agung menambahkan, investor-investor lokal menunjukkan kesiapan yang matang untuk membangun sektor Sumbu Kebangsaan.

Sedangkan investor internasional yang terkenal secara kualitas dan memilki komitmen besar juga turut menjadi mitra bagi investor lokal.

Misalnya, PSSI yang bermitra dengan FIFA dalam pembangunan pelatihan lapangan sepak bola berstandar internasional, PLN Indonesia bermitra dengan SembCorp dari Singapura, dan juga Pakuwon Group dengan Marriot International Group dari Amerika Serikat.

Agung mengemukakan, pembangunan IKN tidak hanya difokuskan untuk pusat pemerintahan.

Formulasi pembangunan IKN adalah percampuran dari Pusat Administratif (KIPP) dan Pusat Perekonomian.

Akan ada 9 Wilayah Pembangunan (WP) di IKN dan nomor 1 adalah wilayah KIPP yang kami fokuskan saat ini dan ditargetkan selesai pada Agustus 2024.

“Di saat yang bersamaan kami juga telah memulai perencanaan untuk WP lainnya,” jelasnya.

Sedangkan 9 WP lainnya mencakup wilayah Area Pemerintahan Inti, Pusat Ekonomi dan Keuangan, Area Energi Terbarukan, Pariwisata dan Rekreasi, Layanan Pendidikan, Inovasi dan Penelitian, Simpang Samboja: Komoditas Agro, Perdagangan & Logistik, Kuala Samboja: Industri Pertanian, Muara Jawa:
Perikanan dan Pertanian.

Diketahui, OIKN telah melakukan groundbreaking tahap I (21-22 September 2023) dengan nilai investasi sebesar Rp23,1 triliun.

Pada tahap ini sejumlah investor telah memulai pembangunannya mall, hotel, perkantoran, serta ruang terbuka hijau yang dipimpin oleh investor tergabung dalam Konsorsium Nusantara.

Dilanjutkan dengan pembangunan sarana dan fasilitas lain yang dipimpin oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Pertamina Sustainable Energy Center, serta Hotel dan Rumah Sakit.

Pembangunan hotel dari fase 1 juga telah mencapai 35persen.

Tahap II dilaksanakan pada (1-2 November 2023) dengan nilai investasi Rp13,1 triliun.

Groundbreaking ini dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, Mayapada Hospital, Pakuwon Group, JIS, Hermina, Bank

Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan, dan PLN Indonesia. Pada tahap ini juga diresmikan revitalisasi SDN 020 Sepaku yang tanahnya didedikasikan oleh warga setempat.

Sebelumnya, pada akhir November 2023, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono menjelaskan, ada tiga kategori infrastruktur garapan investor swasta yang dibangun pada groundbreaking tahap tiga ini.

Terdapat tiga kategori investor.

Pertama adalah kategori area hijau sesuai dengan tujuan pembangunan IKN sebagai green forest city.

Baca juga: Bagi ASN yang Ingin Pindah ke IKN, Pemerintah Tawarkan Bebas Pajak Penghasilan hingga Biaya Pindah

Investor area hijau tersebut, yaitu Yayasan Arsari Djojohadikusumo (Pulau Suaka Orang Utan), Kebun Raya dan Reforestasi Hutan IKN, dan Green Movement Sabuk Hijau Nusantara (Crowdsourcing untuk Reforestasi).

Kedua adalah groundbreaking kawasan untuk bekerja, tinggal dan bermain, meliputi Jambuluwuk Hotel and Resorts, Indogrosir, The Pakubuwono Development, Balikpapan Superblock, BSH Group, dan GrandLucky.

"Contohnya ada Indogrosir dan GrandLucky, mereka bagian dari konsorsium yang membangun Hotel Nusantara. Jadi di dekat hotel tersebut akan ada penyediaan kebutuhan melalui supermarket dan juga toko grosir," kata Agung.

Kemudian kategori yang terakhir adalah kantor lembaga negara, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan BPJS Kesehatan.

Juli, Pemindahan 3.246 ASN

Pemerintah memindahkan 3.245 Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur tahap pertama yang akan dilaksanakan pada Juli 2024, dan berlangsung hingga November 2024.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, ASN yang bertugas di IKN akan mendapatkan tempat tinggal yang sudah disiapkan oleh pemerintah.

"ASN yang pindah pertama nanti dari 37 kementerian/lembaga. Rencananya sudah disiapkan 1.740 hunian untuk mereka," kata Anas dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (16/12/2023).

Anas menjelaskan, pemindahan ASN ke IKN bukan sekadar relokasi fisik, tapi juga sebuah transformasi dalam budaya kerja dan pelayanan publik.

Untuk itu, dia meminta setiap kementerian/lembaga mempersiapkan SDM yang akan pindah sesuai dengan kebutuhan jabatan dan layanan berdasarkan kompetensi masing-masing.

Anas menyebut pemindahan ASN ke IKN merupakan langkah strategis dalam memperkuat administrasi publik dan mendukung visi pembangunan nasional.

Selain itu, pemindahan ke IKN sekaligus menjadi momentum penerapan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

Menurut dia, proses pemindahan tersebut melibatkan berbagai upaya termasuk transformasi cara kerja atau simplifikasi proses bisnis, pelaksanaan pemerintahan digital, penataan manajemen ASN, dan penguatan koordinasi antar institusi, terutama pelibatan ASN pemda penyangga IKN.

"Dengan koordinasi yang baik antara pemerintah, aparatur negara, dan berbagai pihak terkait, diharapkan pemindahan ini dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat," kata Anas.

Adapun tahapan pemindahan IKN berdasarkan UU IKN dibagi dalam lima fase. Fase pertama (2020- 2024) pembangunan miniatur penyelenggara pemerintahan, fase kedua (2025-2029) pengembangan shared office di IKN, fase ketiga (2030-2039) pengembangan agile government, fase keempat (2035- 2039) pembangunan kota cerdas industri 4.0, dan fase kelima (2040-2045) Pembangunan Kota Cerdas dengan Artificial Intelligence (Al).

"Adapun fokus kebijakan pemindahan IKN saat ini ialah pada masa jangka pendek di fase pertama tahun 2022-2024 yang fokus terhadap perpindahan kelembagaan dan ASN serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di IKN melalui pola kerja digital," jelasnya.

Anas menambahkan, saat ini pemerintah juga tengah membahas pemberian tunjangan khusus kepada ASN yang dipindahkan ke IKN.

Sesuai dengan PP No. 7/1977 apabila ada alasan-alasan yang kuat kepada ASN tertentu dapat diberikan tunjangan-tunjangan lain yang diatur dengan peraturan presiden.

Baca juga: Kang Emil Jadi Penanggungjawab Desain Interior Istana Presiden di IKN Nusantara, Pakai Produk Lokal

Mengenai besaran tunjangan yang diusulkan, lanjut Anas, tahapan, dan masa pemberlakuan akan dibahas dengan Kemenkeu.

"Semoga ini menjadi penguatan minat ASN untuk berada dan tinggal di IKN, melengkapi lingkungan yang bersih, udara dan sehat dan sarana prasarana pendukung yang baik ," ujarnya menambahkan.

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.