KontraS Kecam Teror kepada Mahasiswa, Gielbran, Ketua BEM KM UGM Didatangi Intel di Kampus

Situasi diperparah dengan potensi kecurangan yang terus saja tak terbantahkan, dilihat dari pola yang terus terjadi belakangan.

Kecurangan tidak hanya soal pengerahan aparatur negara dan aparatur desa, namun serangan terhadap mereka yang menjadi oposisi atau pendukung pasangan calon yang bukan didukung oleh pemerintah.

Baca juga: BEM UGM Trending, Jokowi Dinobatkan Jadi Alumni Paling Memalukan, Respon Gibran dan Biodata Gielbran

Misalnya diteruskannya pelaporan terhadap Aiman Witjaksono yang mengungkap Kepolisian yang tidak netral.

Begitupun dengan Butet Kartaredjasa yang diminta untuk menandatangani surat yang berisikan pernyataan agar tidak menyinggung soal politik saat pentas di Taman Ismail Marzuki.

Walaupun bentuk-bentuk kecurangan semacam ini sudah diprediksi, mengingat salah satu calon yakni Prabowo menggandeng anak Presiden, tetapi praktik intimidasi tentu tak dapat dilanjutkan dan ditolerir.

Ketimbang melakukan berbagai intimidasi, pemerintah seharusnya fokus pada persiapan Pemilu yang akan dilangsungkan kurang dari dua bulan lagi agar peristiwa seperti meninggalnya ratusan petugas KPPS tidak terjadi lagi.

Upaya-upaya pengawasan seperti halnya kritik, pelaporan atas kecurangan, membongkar kejahatan dalam Pemilu, harus dianggap sebagai langkah membantu pemerintah agar Pemilu mendatang berlangsung secara independen dan demokratis.

Atas uraian di atas, KontraS mendesak:

Pertama, Pemerintah dalam hal ini Presiden beserta jajarannya untuk menghentikan segala bentuk teror dan intimidasi selama masa kampanye politik menuju Pemilu 2024;

Kedua, Aparat dan perangkat negara yang terdiri dari Polri, TNI, intelijen hingga ASN untuk bersikap netral dan tidak berpihak pada gelaran Pemilu mendatang;

Ketiga, Komnas HAM dan LPSK untuk bertindak proaktif terhadap kasus-kasus intimidasi terhadap semua masyarakat dan menjamin tidak ada diskriminasi dalam memberikan pelayanan;

Keempat, Kepolisian untuk mengusut segala bentuk intimidasi dan kekerasan, khususnya yang menyasar pada mahasiswa;

Kelima, KPU dan Bawaslu sebagai otoritas penyelenggara Pemilu untuk memastikan agar ruang-ruang partisipasi menuju Pemilu dibuka seluas-luasnya sesuai dengan nilai Hak Asasi Manusia dan mengawasi segala bentuk kecurangan.

Baca juga: Baliho Jokowi Alumni Paling Memalukan di UGM, Ketua BEM Gielbran Ungkap Sederet Alasannya

(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.