Tanggapan Ketua KPK Nawawi Pomolango soal Laporan Dugaan Korupsi DAS Ampal Balikpapan

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Ketua KPK, Nawawi Pomolango berkesempatan berkunjung ke Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. 

Saat berada di Kota Balikpapan, Nawawi Pomolango memberikan penjelasan soal laporan dugaan korupsi proyek DAS Ampal Balikpapan. 

Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi RI masih menelusuri dugaan korupsi pada proyek penanganan banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. 

Laporan terkait dugaan tersebut telah disampaikan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) pada 19 Juni 2023 lalu.

Baca juga: KPK Ungkap Alasan Banyak Pengaduan Dugaan Kasus korupsi dari Balikpapan Tak Bisa Ditindaklanjuti

Isu ini dipertanyakan ketika Ketua KPK, Nawawi Pomolango bertandang ke Balikpapan.

Dia menanggapi, laporan tersebut saat ini sedang dalam telaah Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM).

Di mana KPK telah meminta MAKI untuk melengkapi bukti-bukti yang diperlukan untuk penyelidikan.

"Jika nanti sudah cukup, nanti akan diteruskan ke Direktorat Penyidikan KPK," kata Nawawi Pomolango kepada TribunKaltim.co.

Sangat Tidak Ideal

Diketahui, MAKI melaporkan proyek DAS Ampal Kota Balikpapan karena adanya dugaan penyimpangan mulai dari proses lelang hingga pelaksanaan proyek.

"Ada dugaan korupsi dalam proyek ini," kata Sekjen MAKI, Komaryono.

Komaryono mencontohkan, kondisi pengerjaan di Jalan MT Haryono (Global Sport) sangat tidak ideal.

Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa ada penyelewengan anggaran.

Baca juga: Tantangan Membangun Superblok Pakuwon di IKN Nusantara, Target Hotel dan Mall Berdiri

Sebagai gambaran, proyek penanganan banjir DAS Ampal di Kota Balikpapan memiliki anggaran sebesar Rp136 miliar.

Proyek ini dilaksanakan dalam skema tahun jamak, dengan waktu pengerjaan selama 518 hari kalender.

KPK akan segera melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi pada proyek ini.

Masyarakat diharapkan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk kelancaran penyelidikan.

Ketua KPK, Nawawi Pomolango juga meminta masyarakat untuk terus mengawal kasus ini.

"Kawal terus ya," tegas Nawawi Pomolango.

Saran dari DPRD Balikpapan

Di tempat terpisah, berita sebelumnya. Pengerjaan proyek pengendalian banjir atau Daerah Aliran Sungai atau DAS Ampal di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur terus menjadi sorotan DPRD Balikpapan. 

Yakni dari Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Kamaruddin Ibrahim.

Ia menilai, sisi perencanaan proyek multiyears senilai Rp136 miliar terkesan asal.

Baca juga: Yuli Berhenti Jualan Parsel di Lokasi DAS Ampal Balikpapan, Batuk-batuk karena Debu Proyek

Drainase yang dibuat model tertutup sudah jelas salah, lantaran sedimentasi di Balikpapan sangat tinggi.

Dengan kondisi drainase tertutup maka menimbulkan jalur buntu.

"Apalagi dikerjakan dengan asal-asalan. Pas tahu dia menyusun beton-betonnya miring- miring, otomatis kotoran akan nyangkut," ucap H Aco, sapaan akrab Kamaruddin Ibrahim, Rabu (29/11/2023).

Ia menerangkan, maksud drainase tertutup adalah parit yang bersih dan hanya dialiri air, kemudian tidak ada sedimentasinya.

Jika drainasenya tertutup, ada sedimentasi dan sampah, maka otomatis akan membuat banjir lebih parah.

Melihat situasi ini, H Aco khawatir banjir di MT Haryono akan lebih parah dibandingkan sebelumnya.

"Artinya ketika pekerjaan ini selesai, saya tidak yakin bisa menyelesaikan banjir di MT Haryono," ucap H Aco.

Baca juga: Anggota Komisi III DPRD Balikpapan Tegas Menolak Opsi Perpanjangan Kontrak Proyek DAS Ampal

Selain itu, proyek DAS Ampal yang digarap PT Fahreza Duta Perkasa selaku kontraktor sempat
dikabarkan meminta perpanjangan kontrak masa kerja.

Sinyal perpanjangan kontrak tersebut, lantaran progres pada proyek di kawasan Jalan MT Haryono Balikpapan ini diprediksi tidak dapat mengejar target hingga Desember 2023 mendatang.

Kabar tersebut disoroti Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri.

Ia secara tegas menolak opsi perpanjangan kontrak PT Fahreza Duta Perkasa selaku kontraktor pengerjaan Proyek DAS Ampal, Balikpapan, Kalimantan Timur.

"Saya tidak menyarankan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memperpanjang masa kerja PT Fahreza, meskipun opsi perpanjangan waktu pengerjaan ada dalam kontrak," tutur Alwi Al Qadri.

Menurutnya, opsi perpanjangan waktu pengerjaan DAS Ampal boleh saja dilakukan asalkan
keterlambatan selama pengerjaan dikarenakan faktor alam dan lain-lain.

"Oke kalau memang karena faktor alam, seperti hujan terus-menerus. Tapi selama beberapa bulan terakhir tidak ada hujan," tegas Alwi Al Qadri.

Baca juga: PT Fahreza Duta Perkasa tak Ikuti Intruksi Demi Kejar Target Proyek DAS Ampal Balikpapan

Lebih lanjut, ia menilai, lambatnya pengerjaan DAS Ampal ini karena disebabkan oleh kontraktor PT Fahreza Duta Perkasa yang kinerjanya terkesan lambat.

Kalau terlambat pengerjaan karena alam kita silakan berikan opsi perpanjangan. Kalau ini memang karena kinerja kontraktor.

"Saya tidak berharap pemkot memperpanjang (kontrak),” ujar Alwi.

Lagi pula, masyarakat Balikpapan sudah bisa menilai pekerjaan yang dilakukan PT Fahreza Duta Perkasa.

Mengingat, tutur Alwi Al Qadri, proyek pengerjaan yang dilakukan menimbulkan dampak yang dirasakan masyarakat.

"Saya tegaskan PT Fahreza Duta Perkasa sangat tidak layak mendapatkan opsi perpanjangan waktu pengerjaan," kata Alwi Al Qadri.

"Saya yakin teman-teman di Komisi III pasti sependapat dengan saya dan tidak merekomendasikan perpanjangan untuk PT Fahreza," pungkas Alwi Al Qadri.

(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.