Belasan Warga Binaan Lapas Perempuan Tenggarong Diusulkan Dapat Remisi Natal

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Menjelang perayaan Natal Tahun 2023, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIA Tenggarong telah mengusulkan belasan warga binaan untuk mendapatkan remisi.

Hal tersebut disampaikan Kepala Lapas Perempuan Tenggarong, Triana Agustin di sela-sela acara perekaman kartu tanda penduduk (KTP) bagi warga binaan, pada Rabu (20/12/2023).

"Ada 12 orang, apabila itu sudah memang syarat-syaratnya sudah memenuhi itu akan diusulkan mendapatkan remisi," kata Nana, nama akrab Triana Agustin di Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. 

Warga binaan yang diusulkan menerima remisi khusus Natal, terlebih dahulu memenuhi berbagai persyaratan yang ditentukan.

Baca juga: Lapas Tenggarong Razia Kamar Hunian Narapidana Jelang Nataru, Temukan HP dan Sajam

Di antaranya telah menjalani masa tahanan selama enam bulan sesuai dokumen putusan inkrah pengadilan dan harus berkelakuan baik selama menjalani masa tahanan.

Kemudian warga binaan harus berdisiplin sesuai aturan dan tidak boleh masuk dalam leter F atau sementara menjalani hukuman disiplin.

Nana berharap, warga binaan yang nantinya diusulkan remisi hendaknya dijadikan motivasi untuk memperbaiki diri agar menjadi lebih baik lagi.

Ratusan Napi Diusulkan Remisi

Sebelumnya diberitakan, ratusan warga binaan pemasyarakatan (WBP) atau narapidana dari Lapas Kelas IIA Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur diusulkan mendapat remisi Natal 2023.

Kepala Lapas Kelas IIA Tenggarong, Agus Dwirijanto mengatakan, total ada 184 narapidana yang beragama Kristen maupun Katolik.

Dari jumlah narapidana yang diusulkan mendapat remisi, 133 di antaranya diusulkan menerima remisi khusus I dan satu narapidana menerima Remisi Khusus II alias langsung bebas.

Baca juga: 3 Barang Terlarang Ditemukan saat Razia Kamar Hunian di Lapas Tenggarong

Kata Agus, seluruh usulan remiai dilakukan secara online yang langsung terintegrasi dengan sistem databas Pemasyarakatan (SDP) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Jakarta.

"Selain prosesnya dilakukan secara online, tetap ada syarat subtantif dan administratif yang harus terpenuhi oleh narapidana tersebut," ujarnya.

Persyaratan subtantif, harus berpredikat baik dalam mengikuti kegiatan program pembinaan di dalam Lapas.

Ini bisa dilihat Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) yang dilakukan oleh wali pemasyarakatan.