Bupati Berau Terbitkan Perbub untuk Cegah Stunting Meluas, Kader Posyandu Awasi Ibu Hamil dan Balita

TRIBUNKALTIM.CO,TANJUNG REDEB - Bupati Berau Sri Juniarsih mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) nomor 70 tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi di daerah.

Disampaikan Sri Juniarsih, langkah ini diambil untuk menekankan penurunan stunting yang merupakan tanggung jawab bersama.

Dengan adanya perbup ini, menjadi dasar bagi OPD untuk bersama menekan angka stunting.

“Stunting ini masih menjadi pekerjaan rumah. Berau ini cukup kaya, menekan angka stunting perlu dipertegas,” ucapnya kepada Tribunkaltim.co, Jumat (22/12/2023).

Dilanjutkan Sri, jumlah stunting memang alami penurunan, karena peran seluruh kader posyandu dan PKM yang turun melakukan pengawasan terhadap ibu hamil, dan balita. Pemberian gizi seimbang juga sudah dilakukan.

Baca juga: TKD Kaltim Prabowo-Gibran Rakabuming Raka Fokus Kampenye Stunting dan Ketahanan Pangan

Baca juga: PT United Tractors Tbk Site Loa Janan Sanga, Gelar Sosialisasi Stunting Bersama Ratusan Warga

“Sudah kami tekankan ke mereka, agar bisa memberikan pemahaman gizi seimbang, pemberian bantuan juga sudah dilakukan,” tambahnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau, Halijah menuturkan, dengan terbitnya perbup tersebut, ada beberapa poin yang harus ditekankan.

Seperti pada bab V, yakni Target Tahunan Penurunan Prevalensi Stunting. Di mana pada 2023 ini sebesar 17,5 persen dan pada tahun 2024 ditarget 14 persen.

“Ini tentu menjadi tantangan dan tugas bersama. Memberantas angka stunting di Berau yang masih menjadi momok,” katanya.

Kemudian pada bab VII, terkait strategi pendekatan. Dalam hal ini dijelaskan Halijah, bahwa sistem jemput bola bisa diterapkan. Namun tidak door to door, melainkan dikumpulkan pada suatu wadah. Diberikan pemahaman terkait gizi.

“Banyak orangtua yang tidak paham akan gizi. Stunting tidak hanya menyerang keluarga tidak mampu saja. Melainkan keluarga mampu juga bisa, jika tidak paham soal gizi,” paparnya.

Halijah melanjutkan, selain pemahaman gizi, juga nanti akan dipaparkan tentang kemandirian keluarga, gerakan masyarakat hidup sehat, gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), gerakan bersama wujudkan kelas gizi balita.

Baca juga: Tekan Angka Stunting, Brimob Batalyon A Pelopor Bagi Susu Formula untuk Anak-anak di Balikpapan

“Tanggung jawab pemerintah daerah. Peran pemerintah daerah tentu sangat penting semua. Begitu juga dengan OPD,” tutupnya. (*)