Pertambahan Penduduk jadi Persoalan Utama Balikpapan di Tengah IKN Nusantara

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - DPRD Balikpapan akan terus mengawal visi misi Walikota Balikpapan Rahmad Masud agar bisa memberikan efek di tengah tantangan menghadapi IKN Nusantara. 

DPRD Balikpapan soroti satu di antara persoalan adanya pertumbuhan penduduk di Balikpapan yang harus diikuti memaksimalkan pembangunan infrastruktur. 

Dijelaskan oleh Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono, menjelang pergantian tahun 2023, DPRD Balikpapan akan lebih fokus mengawal program prioritas berdasarkan visi misi kepala daerah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

"Kami melihat tantangan Balikpapan ke depan lebih banyak, karena sudah menyambut IKN Nusantara pada 2024," ujar Budiono.

Baca juga: 15 Investor yang Grounbreaking di IKN Nusantara Awal 2024, Ada Ciputra, BCA Hingga Botanical Garden

Menurutnya, pertambahan penduduk menjadi persoalan utama yang menghadang Balikpapan.

Sehingga perlu diiringi dengan pembangunan infrastruktur yang memadai.

"Kalau belum bisa menambah infrastruktur, setidaknya harus mencari jalur alternatif agar tidak ada kemacetan di mana-mana," pungkasnya.

Memonitoring proses pekerjaan

Secara kelembagaan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan atau DPRD Balikpapan sudah menjalankan fungsi legislatif, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Misalnya memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, melalui rapat dengar pendapat (RDP), hingga inspeksi mendadak (sidak).

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono, dalam rapat paripurna penutupan masa sidang III Tahun 2023 dan pembukaan masa sidang I Tahun 2024.

Di samping itu, pihaknya juga memonitoring proses pekerjaan dari proyek infrastruktur di Kota Balikpapan, Kalimantan timur.

Mengingat, kata Budiono, ada beberapa proyek dengan skema tahun jamak atau multiyears yang seharusnya rampung tahun ini.

Baca juga: FOTO-FOTO: Pagi Hari Ini Jalan Indrakila Balikpapan Macet, Laju Pengendara Motor Tersendat

Di antaranya seperti proyek Rumah Sakit Balikpapan Barat yang tertunda, disebabkan adanya persoalan lahan belum tuntas lantaran masih menunggu hasil kasasi di Mahkamah Agung.

Kemudian, proyek pembangunan Sekolah Terpadu atau SD 016 Balikpapan Selatan dan SMP 26 Balikpapan yang tidak selesai pada tahun ini.