Zulkifli Hasan Bakal Dipanggil Komisi IV DPR, Imbas Pidato Zulhas soal Bansos dari Jokowi yang Viral

TRIBUNKALTIM.CO - Komisi IV DPR RI bakal memanggil Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan untuk memberikan klarifikasi terkait pidatonya yang menyebut bansos dari Presiden Jokowi.

Sebelumnya, pidato Zulhas yang menyebut bansos dari Jokowi ini menjadi viral di medsos.

Sorotan terkait pidato Zulkifli Hasan soal bansos dari Jokowi yang viral ini juga disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Aria Bima.

Rencananya, Aria Bima akan memanggil Mendag Zulkifli Hasan atau Zulhas untuk mengklarifikasi pernyataannya yang menyebut bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Zulkifli Hasan dari Partai Apa? Profil Zulhas Ketua Umum PAN, Pernyataannya Diduga Mengolok Shalat

Baca juga: Pernyataan Zulkifli Hasan tentang Shalat Viral, PAN Bantah Menista Agama, Daftar Kontroversi Zulhas

Baca juga: Massa Minta Zulkifli Hasan Ditangkap soal Dugaan Penistaan Agama, PBNU Minta Zulhas Minta Maaf

Politikus PDIP ini menegaskan Zulhas harusnya fokus pada bagaimana cara untuk menurunkan harga-harga bahan pokok.

"Itu akan kami tanyakan di Komisi VI, Pak Zul harusnya berkonsentrasi pada kenaikan beras yang pada hari ini medium mencapai Rp 15 ribu dan cabai mencapai Rp 175 ribu," kata Aria di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Selasa (2/1/2024).

Dia menilai pernyataan Zulhas yang juga Ketua Umum PAN yang mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) itu bentuk politisasi bansos.

"Itu adalah politisasi bansos yang tidak perlu, yang digunakan pemberitaan untuk rakyat hanya untuk mendapatkan politik elektoral.

Itu sesuatu yang tidak manusiawi," ujar Aria seperti dikutip TribunKaltim.co dari Tribunnews.com di artikel berjudul Politisi PDIP Bilang DPR akan Panggil Zulhas Karena Sebut Bansos Berasal dari Jokowi.

Ketua Badan Kebudayaan Nasional (BKN) PDIP ini menyebut partainya sepakat tidak ingin menghentikan atau menunda penyaluran bansos.

Aria menerangkan PDIP adalah partai pengusung pemerintahan Presiden Jokowi dari 2014-2019.

Sehingga ingin melanjutkan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan untuk mensejahterakan rakyat.

"Jokowi pada 1.0 sukses, 2.0 tahun kedua, dan 3.0 akan diteruskan Ganjar-Mahfud dengan perbaikan dan penguatan termasuk di dalamnya dengan bantuan sosial," ungkapnya.

Aria pun meminta gubernur, bupati, wali kota, hingga jajaran ke bawah untuk melanjutkan program bansos tanpa ada politisasi.

Sementara,  Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto berharap agar bansos pada 2024 berjalan sesuai dengan yang sudah diprogramkan dan dianggarkan di 2023.

Hasto mengatakan sudah menjadi tanggung jawab negara untuk meningkatkan atau membantu kelompok miskin.

Karenanya PDIP mendukung penuh langkah Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk mewujudkan komitmennya menjalankan perintah konstitusi.

"Akan dijalankan dengan sebaik-baiknya dengan memastikan tidak ada politisasi atas bansos dan kemudian bansos benar-benar dipakai sebagai instrumen keberpihakan terhadap wong cilik," tuturnya.

Hasto menegaskan PDIP mendorong adanya perlindungan terhadap wong cilik sesuai tema Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang ketiga, yakni Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara Negara.

"PDIP menempatkan pentingnya seluruh kebijakan-kebijakan sosial yang dilakukan oleh negara melalui sinergi antara DPR RI dan Kepresidenan untuk secepatnya pada 2024 ini menurunkan kemiskinan ekstrem," ujarnya.

Baca juga: Zulhas Sebut Partai Jokowi Sekarang PAN, Respon Presiden Joko Widodo dan Tanggapan Sekjen PDIP

Dia menjelaskan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo - Mahfud MD memiliki komitmen yang kuat terhadap perlindungan kelompok miskin.

Hasto menyebut Ganjar-Mahfud sudah membuat program KTP Sakti yang mendorong bansos tepat sasaran dan tepat guna.

TPN Ganjar-Mahfud: Politisasi Bansos untuk Paslon Tertentu

Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis menganggap Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan atau Zulhas mempolitisasi program bantuan sosial (bansos) untuk kepentingan pasangan calon (paslon) tertentu.

Menurut Todung, dalam sebuah video yang beredar, Zulhas mengatakan jika program bansos adalah kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Todung pun mengaku agak terkejut dengan pernyataan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (RI) itu.

"Dalam sebuah kesempatan Ketua Umum PAN saudara Zulkifli Hasan mengatakan bahwa bansos itu adalah kebijakan Presiden Jokowi, pemberian Jokowi, kedermawanan Jokowi dan karena itu, nah ini yang saya agak terkejut," kata Todung dalam jumpa pers di Gedung High End, Jakarta, Rabu (3/1/2024).

Dalam kesempatan itu, kata Todung, Zulhas meminta kepada audiens untuk memilih pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024.

Baca juga: Jokowi Diklaim Zulhas Sudah Menjadi Kader PAN, Sekjen PDIP Hasto Tantang Tunjukkan KTA

"Saudara Zulkifli Hasan yang menyampaikan penjelasan pada waktu itu, meminta kepada yang mendengarkan waktu itu untuk memilih Gibran dalam Pilpres nanti," ujarnya seperti dikutip TribunKaltim.co dari Tribunnews.com di artikel berjudul TPN Ganjar-Mahfud Sebut Zulkifli Hasan Politisasi Bansos Untuk Kepentingan Capres-Cawapres Tertentu.

Sehingga, dia menilai pernyataan Zulhas sebagai bentuk politisasi bansos untuk kepentingan paslon tertentu.

"Nah ini ada videonya. Kita bisa lihat videonya. Nah apa yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan adalah politisasi bansos untuk kepentingan paslon tertentu," ucap Todung.

Lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Sarjana Hukum) pada tahun 1974 ini pun menganggap, pernyataan Zulhas tidak etis dalam politik.

"Menurut saya, apa yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan itu bisa disebut sebagai politically incorrect, politically wrong and politically unethical," ungkapnya.

Todung menegaskan, bansos merupakan program yang dananya berasal dari uang masyarakat dan penyalurannya disetujui pemerintah dan DPR RI.

"Marilah kita bersikap jujur dalam penyaluran dana bansos ini," katanya.

Baca juga: Momen Prabowo, Airlangga dan Zulhas Kompak Amankan Nama Jokowi, Usai Golkar dan PAN Gabung KKIR

(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.