Daftar Investor yang Bangun Rumah Susun untuk ASN di IKN Nusantara, Ada dari China Hingga Malaysia

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah terus menyiapkan hunian untuk Aparatur Sipil Negara atau ASN di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur.

Saat ini, Pemerintah membangun 49 tower hunian ASN di IKN Nusantara.

Sementara itu, pihak swasta juga dikabarkan segera ikut terlibat membangun hunian rumah susun untuk ASN.

Totalnya sebanyak 166 tower rumah susun senilai Rp 55 triliun melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU.

Baca juga: Nobar Debat Capres 2024 di Balikpapan, 3 Politisi Lokal Paparkan soal Pertahanan dan IKN Nusantara

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN (OIKN) Agung Wicaksono menyampaikan hal ini dalam media briefing dalam jaringan (daring), Jumat (29/12/2023).

"Saat ini kita hitung dari proses yang sudah berjalan totalnya sekitar Rp 55 triliun, ini untuk capex-nya," ujar Agung.

Anggaran tersebut diproyeksikan untuk membangun 166 tower rumah susun (rusun) dan 159 rumah tapak ASN di IKN.

Badan usaha yang terlibat berasal dari dalam dan luar negeri.

Badan usaha dari dalam negeri, antara lain PT Summarecon Agung Tbk dengan 6 tower, PT Perintis Triniti Properti Tbk 8 tower, PT Nindya Karya 8 tower, PT Intiland Development Tbk 109 tower, PT Ciputra Development Tbk 10 tower dan 20 rumah tapak, serta Rockfields yang masih dikonfirmasi.

Kemudian badan usaha luar negeri, meliputi Citic Construction dari China dengan 60 tower rusun untuk pegawai Kementerian Pertahanan dan Keamanan (Hankam), Maxim dari Malaysia 10 tower, dan IJM dari Malaysia 20 tower.

Agung menegaskan bahwa proses seleksi KPBU investor swasta masih terus berjalan untuk menetapkan yang terbaik.

"Contohnya yang 60 tower dari China itu, ini akan masuk ke fase evaluasi feasibility study (FS) dan setelah evaluasi FS baru akan dilakukan tender.

Jadi mereka harus berkompetisi, supaya kita mendapatkan hasil yang terbaik," lanjut Agung.

Sementara saat ini, OIKN telah menerima sebanyak 328 Letter of Intent (LoI) investasi di IKN dengan 60 persen berasal dari dalam negeri.

"Tentunya sangat normal bahwa mereka (investor dalam negeri) yang masuk lebih dahulu untuk membangun dan menjadi pelopor," tandas Agung.

Baca juga: Konsorsium ASG di IKN Nusantara Berubah Nama, Ada Dua Investor Baru, Djarum Tegaskan tak Terlibat

Pemerintah Buka Formasi ASN untuk IKN

Pemerintah akan mulai memindahkan ribuan ASN secara bertahap ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, 2024 ini.

Selain itu, Pemerintah juga akan membuka ratusan ribu formasi CPNS di 2024 ini.

Di mana, separuh diantaranya akan ditempatkan di IKN Nusantara.

Diketahui, saat ini Pemerintah sedang kejar tayang merampungkan berbagai infrastruktur di IKN Nusantara.

Terbaru, Presiden Jokowi mengumumkan pembukaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan total 2,3 juta formasi di tahun 2024.

Dari total tersebut, pemerintah akan membuka rekrutmen khusus lulusan baru (fresh graduate) sebanyak 690.822 formasi.

Jumlah ini jauh lebih besar dibanding sekitar 28.000 formasi pada tahun 2023.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa pemerintah fokus merekrut talenta-talenta baru, khususnya talenta digital.

Baca juga: Pencalonan Warga NTT di Pileg 2024 Bukti Siap Dukung Pembangunan Kota Samarinda dan IKN Nusantara

Sebagian dari lulusan baru itu akan ditempatkan di Ibu Kota Nusantara.

"Merekrut talenta-talenta baru khususnya fresh graduate melalui seleksi CPNS.

Talenta-talenta baru ini adalah talenta digital dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang merata di seluruh Indonesia dan juga untuk IKN," kata Azwar Anas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (5/1/2024).

"Jadi talenta-talenta unggul nanti ini untuk di IKN sebagaimana arahan Bapak Presiden," ujarnya melanjutkan.

Adapun formasi untuk IKN, akan disesuaikan dengan kebutuhan kementerian/lembaga.

Terlebih, menurut Anas, sistem pemerintah berbasis elektronik termasuk platform tinggal ASN akan diselesaikan pada bulan ini.

"Ini kan baru formasi yang ditetapkan.

Nanti akan kita hitung sesuai dengan kebutuhan kementerian lembaga yang akan pindah ke IKN.

Sehingga, dengan demikian cara kerja ASN ke depan akan lebih lincah, lebih efektif, dan pelayanan publiknya akan lebih berdampak," kata Anas.

Baca juga: Canggihnya Sistem Transportasi Umum di IKN Nusantara, Ada LRT, MRT Hingga Bus Listrik

Lebih lanjut, dia merinci bahwa perekrutan 2.302.543 formasi CPNS itu dibagi menjadi 690.822 CPNS umum atau fresh graduate dan 1.605.694 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Namun, formasi tersebut dibagi menjadi dua lagi, yaitu untuk kebutuhan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kebutuhan formasi untuk pemerintah pusat sebanyak 429.1183 formasi, terbagi atas 207.247 CPNS umum atau fresh graduate; 15.460 formasi untuk dosen; dan 191.787 untuk tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.

Kemudian, 221.936 formasi PPPK untuk tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.

Sedangkan kebutuhan instansi daerah lebih besar dibanding instansi pusat, yaitu sebanyak 1.867.333 formasi.

Terdiri dari CPNS fresh graduate atau CPNS umum sebanyak 483.575 formasi untuk tenaga teknis.

Selanjutnya, sebanyak 1.383.758 PPPK, yang terdiri dari tenaga guru sebanyak 419.146 formasi; tenaga kesehatan sebanyak 417.196 formasi; dan tenaga teknis sebanyak 547.416 formasi.

Baca juga: Dampak Baik IKN Nusantara di Mata Jusuf Kalla, Jamin Otonomi Daerah Lebih Baik dan Tangkal Resesi

"Arah kebijakan terkait dengan rekrutmen ini fokus kepada pelayanan dasar.

Yaitu tenaga guru dan tenaga kesehatan yang belum terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar, yaitu guru tenaga kesehatan yang tersebar di seluruh Indonesia termasuk di daerah-daerah pinggiran atau 3T," kata Azwar Anas. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tembus Rp 55 Triliun, KPBU Hunian ASN di IKN, Ada China dan Malaysia"

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.