Terjawab Alasan Anies Baswedan Beri Nilai 11 dari 100 ke Prabowo di Debat Capres, Singgung Prajurit

TRIBUNKALTIM.CO - Saling serang antara Anies Baswedan dan Prabowo Subianto tersaji di debat capres jilid III, Minggu (7/1/2024).

Bahkan, Anies Baswedan tak segan memberi nilai rendah untuk kinerja Prabowo Subianto dalam mengelola Kementrian Pertahanan.

Anies Baswedan memberi nilai 11 dari 100 untuk kinerja Kementrian Pertahanan di era Prabowo Subianto.

Diketahui, debat capres jilid III di Pilpres 2024 membahas tentang pertahanan dan keamanan hingga geopolitik dunia.

Terbaru, Anies Baswedan mengungkapkan alasannya memberi nilai rendah kepada Prabowo Subianto.

Baca juga: Cek Syarat Pasien Gangguan Kejiwaan di RSJ Samarinda yang Bisa Salurkan Hak Pilih di Pilpres 2024

Baca juga: Hanya 2-3 Persen Pemilih Ubah Pilihan Usai Debat Capres ke 3, Cek Prediksi Lembaga Survei Terbaru

Ia mengatakan, alasan pertama adalah kesejahteraan para parjurit TNI yang dinilai tak diperhatikan oleh Prabowo.

Salah satunya adalah tak ada rumah dinas untuk para perwira TNI yang bertugas, sehingga tempat tinggal jadi masalah tersendiri.

"Kalau rumah dinas tidak dipikirkan, kesejahteraan mereka tidak dipikirkan lalu bagaimana kita berharap mereka fokus (bekerja)," ujarnya saat ditemui di Gorontalo, Senin (8/1/2024).

Anies mengatakan, jangan sampai para prajurit TNI yang sedang bertugas jauh dari keluarga harus memikirkan membayar kontrak rumah untuk istri dan anak mereka.

Menurut Anies, persoalan kesejahteraan prajurit TNI ini sangat serius, termasuk anggota Polri dan ASN yang bekerja di bidang pertahanan.

"Ketika anggaran dialokasikan Rp 700 triliun selama ini, lalu anggaran itu tidak digunakan untuk memastikan kesejahteraan itu tidak tercapai," imbuhnya.

Anies mengatakan, keberpihakan kepada kesejahteraan prajurit TNI ini pernah dilakukan pemerintahan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ia mengatakan, di era SBY gaji para prajurit naik 9 kali, dan di era Jokowi baru tiga kali saja.

Kemenhan juga hanya membayar 80 persen tunjangan kinerja dari para ASN mereka dan disebut tidak ada usaha untuk mengubah menjadi 100 persen.

"Ini tidak ada yang personal, ini soal kebijakan.