Andi Harun Diberi Waktu Seminggu, Ajukan Permohonan Hibah dan Syarat Amdal Proyek Terowongan Manggah

TRIBUNKALTIM.CO - Wali Kota Samarinda Andi Harun diberi waktu seminggu untuk ajukan permohonan hibah dan syarat analisis dampak lingkungan (amdal) proyek terowongan Gunung Manggah.

Pertemuan antara Pemprov Kaltim dan Pemkot Samarinda membahas jalan alternatif proyek terowongan, berujung solusi.

Pj Gubernur Akmal Malik didampingi Sekda Sri Wahyuni memutuskan Pemkot Samarinda harus memenuhi prosedural sepekan ke depan berupa mengurus permohonan hibah.

Selain itu, spanduk penghentian sementara pengerjaan jalan alternatif proyek terowongan juga telah diturunkan dari kawasan Rumah Sakit Islam (RSI).

Baca juga: Spanduk Tolak Revitalisasi Pasar Pagi Samarinda Dipasang di Ruko, Begini Respons Walikota

Baca juga: Segel Pemprov Kaltim Dibuka, Pembangunan Terowongan di Samarinda Dilanjutkan

Baca juga: Aset Pemprov Terdampak Pembangunan Terowongan, Gubernur Kaltim Akan Rapat dengan Walikota Andi Harun

"Penghentian sementara sudah selesai hari ini," tegas Akmal Malik saat pertemuan di Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Atma Husada Mahakam, Jalan Kakap, Kota Samarinda, Senin (22/1/2024).

Pemprov Kaltim persilakan pemkot melanjutkan proyek jalan alternatif bagi warga sekitar terowongan untuk akses kendaraan agar dapat dilintasi ketika keadaan force majure.

"Hari ini dipersilakan bekerja, tapi kami minta seminggu ke depan Pak Wali Kota menyiapkan semua proseduralnya, persyaratannya, amdalnya dan sebagainya. Masalah selalu ada tapi bukan di sini masalahnya, di tempat lain," jelas Pj Gubernur.

"Intinya dalam waktu seminggu harus sudah selesai, dan kita cari titik temunya," tandasnya.

Lebih lanjut ditegaskan Dirjen Otda Kemendagri ini, sebagai pemegang wewenang tentu Pemprov Kaltim memperbolehkan selama sesuai dengan aturan jelas, apalagi jalan ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

"Bukan hanya berkaitan dengan prosedural saja, tetapi juga kami minta hal-hal yang berkaitan dengan pengerjaan bisa dipenuhi," tandasnya.

Kemudian saat melakukan tinjauan ke lapangan, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni menambahkan, karena pagar RSI telah dibuka, maka perlu ada peningkatan keamanan guna menjaga aset RSI.

"Tentu perlu ada (pagar) pembatas pengganti, jadi ketika masyarakat melewati jalan tersebut tidak  ada akses masuk ke dalam (RSI)," ujar Sri Wahyuni.

Diketahui, Pj Gubernur Akmal Malik didampingi Sekda Sri Wahyuni serta jajaran OPD teknis terkait kembali melakukan rapat tertutup sekitar satu jam seusai peninjauan lokasi.

Baca juga: Hari Ini Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik dan Walikota Samarinda Andi Harun Tinjau Proyek Terowongan

Rapat awalnya terbuka, kemudian tertutup untuk awak media. Kedua pihak memaparkan mana saja area terdampak dan akan digunakan sebagai akses jalan masyarakat.

Sementara saat meninjau akses jalan yang dibangun Pemkot di sekitar RSI, Akmal Malik mengatakan ingin menyelesaiakan segera agar semua jelas. “Saya sebagai pemegang kewenangan oke-oke saja.

Hanya prosedur harus dilengkapi. Kita cari titik temunya saja," tegas Akmal Malik di lokasi peninjauan sekitar RSI.

Di lokasi peninjauan, Sekda Sri Wahyuni juga ikut meminta Wali Kota Samarinda menyelesaikan izin amdal serta menjaga akses RSI yang telah terbuka agar keamanannya terjamin.

Peninjauan berlangsung sekitar 15 menit, dan Wali Kota Andi Harun menyanggupi untuk memenuhi seluruh prosedur yang disampaikan Pemprov Kaltim agar tidak menyalahi aturan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

Usai rapat, Akmal Malik menegaskan rencana jalan akses yang akan dibangun sepanjang 76 x 4 meter, dimana separuh jalan yang sudah dicor beton diizinkan untuk dilanjutkan.

Kondisi pagar RSI yang telah dibongkar juga diminta pemprov untuk diperhatikan keamanannya agar aset yang ada terjaga.

"Ini adalah tugas pemerintah. Persoalan hal-hal yang berkaitan dengan persoalan prosedural kita selesaikan Insya Allah dalam minggu ini," tegas Akmal Malik.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kaltim Fahmi Prima Laksana juga mengungkapkan, persyaratan permohonan hibah harus dipenuhi Pemkot Samarinda diberi waktu sepekan ke depan.

"Diusulkan ke Pj Gubernur Kaltim, baru dilakukan pembongkaran apabila telah disetujui. Tetapi karena (pagar) ini sudah dibongkar, yasudahlah. Sudah ada kesepakatan juga antara pemprov dan pemkot yang harus menyelesaikan beberapa proses proseduralnya dalam waktu satu minggu," tegas Fahmi.

Diberitakan media ini sebelumnya, pada Jumat (19/1/2024) sore, proyek terowongan segmen Jalan Kakap Samarinda yang digencarkan Pemkot Samarinda dihentikan sementara dan disegel oleh BPKAD Provinsi Kaltim, karena pembongkaran di RSI tak sesuai prosedur.

Andi Harun: “Arahan Pemprov Kami Taati”

Wali Kota Samarinda Andi Harun mengakui, penyegelan yang dilakukan memang merupakan hak Pemprov Kaltim. Sebab Rumah Sakit Islam (RSI) sebagai terdampak dalam pembangunan jalan alternatif ini memang milik Pemprov Kaltim.

Rapat tersebut, kata Andi Harun, membahas tentang keberlanjutan pembangunan proyek terowongan dengan kesepakatan.

Baca juga: Aset RSI Samarinda Terdampak Proyek Terowongan Belum Serah Terima ke Pemkot, Langgar Permendagri

“Saya sudah sampaikan surat permohonan dan masih ada beberapa kelengkapan administratif yang dibutuhkan provinsi,” ujar Andi Harun.

Menurutnya, kelengkapan administratif akan segera dirampungkan dalam waktu dekat.

“Apa yang menjadi arahan dari pemprov, kami akan taati,” sebutnya lagi.

Selain itu, orang nomor satu di Kota Samarinda ini mengaku siap untuk berkontribusi terhadap hal-hal yang dibutuhkan pihak pemprov berkaitan dengan fasilitas RSI.

Sebab, pembangunan terowongan ini  mengharuskan dibongkarnya beberapa ruas pagar dan bangunan di RSI.

“Hal-hal yang kira-kira terkena  dampak, kami akan siap bantu. Pembangunan tetap berlanjut,” pungkas Andi Harun. (*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.