Bulungan Dapat Jatah LPG Paling Banyak di Provinsi Kalimantan Utara, Ini Penjelasan Asisten II

TRIBUNKALTIM.CO , TANJUNG SELOR - Usulan kuota Liquified Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram (Kg) oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) telah disetujui oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Usulah kuota LPG Tabung 3 Kg berdasarkan Laporan Panitia Kerja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan DPR RI pada 19 September 2023. Volume LPG Tabung 3Kg tahun 2024 disepakati sebesar 8,03 Juta Metrik Ton (MT).

Baca juga: Nilai Investasi di Kaltara Mencapai Rp 15 Triliun, Sebelumnya Rp 9 Triliun di 2022

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Provinsi (Sekprov) Kaltara, Bustan menyampaikan dalam rangka penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg yang lebih tepat sasaran kepada konsumen akhir meliputi rumah tangga dan usaha mikro, maka usulan tersebut berdasarkan kuota LPG Tabung 3 Kg per wilayah distribusi (kabupaten/kota).

"Iya, kita usulkan berdasarkan pertimbangan pertumbuhan konsumsi LPG Tabung 3 Kg di setiap Daerah. Untuk Kabupaten Bulungan mendapat kuota paling banyak yakni 4,703 MT dan paling rendah di Kabupaten Tana Tidung (KTT) hanya sebesar 658 MT," bebernya kepada TribunKaltara.com, Selasa (23/1).

Terkait ini, ia juga mengatakan bahwa usulan tersebut juga mempertimbangkan usulan Pemerintah Daerah, usulan Sadan Usaha, pelaksanaan konversi nelayan sasaran dan petani sasaran, serta pembangunan jaringan gas bumi.

"Kami rasa usulan ini cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kaltara. Asal setiap Agen LPG 3Kg mendistribusikannya sesuai dengan ketentuan," ungkapnya.

Mengingat, LPG Tabung 3 Kg merupakan barang bersubsidi, Kementerian ESDM melalui Pemprov Kaltara menghimbau kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk turut serta melakukan pengawasan pendistribusian LPG Tabung 3Kg agar tepat sasaran.

Selain itu, Bustan juga memberikan perhatian terkait adanya kelangkaan LPG Tabung 3Kg yang sering terjadi, utamanya di Kabupaten Bulungan.

"Secara tekhnis ada tim pengawasan di setiap Kabupaten/Kota, namun menyikapi hal ini Pemprov Kaltara akan tetap berupaya menggali dan mencari solusi atas permasalahan tersebut," jelasnya.(m18)