Cara Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik Ciptakan Pembangunan Tepat Sasaran di Kalimantan Timur

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggandeng banyak pihak termasuk Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam perkuatan data desa presisi, Senin (30/1/2024). 

Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, menyampaikan, memperkuat dan mempercepat implementasi Perencanaan Pembangunan berbasis Data Desa Presisi (DDP) terus didorong agar segera terwujud.

Data yang valid, akurat dan terbaru sangat dibutuhkan sebagai pondasi perencanaan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.

Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kalimantan Timur, Pemprov telah bekerja sama dengan berbagai lembaga dan institusi, termasuk Institut Pertanian Bogor (IPB).

Baca juga: Presiden Jokowi akan ke IKN Nusantara Lagi, Bakal Dibawa ke Mahakam Ulu oleh Akmal Malik

Tujuannya, untuk melakukan monitoring, evaluasi dan pra-laporan data Desa dan Kelurahan Presisi.

Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, menyoroti pentingnya data yang akurat dan detail sebagai dasar untuk pembangunan.

Dengan memiliki data yang presisi, nantinya dapat menyusun kebijakan dan program pembangunan lebih sesuai dengan kebutuhan dan sasaran serta meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada.

"Kami percaya bahwa kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk IPB, akan membantu kami dalam menghasilkan data yang akurat dan relevan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Kaltim," ujar Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik.

Baca juga: Cara Markus Wan dalam Menyediakan Jaringan Internet di Kantor Baru Pemkab Mahulu 

DDP menjadi pondasi yang harus kokoh dan terbaru karena dibutuhkan sebagai dasar perencanaan pembangunan.

Data yang akurat tentang kondisi desa atau kelurahan merupakan dasar yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan yang sesuai dengan sasaran dan berkelanjutan.

Pondasi untuk Kemajuan Desa

Selain itu, dengan memiliki data yang presisi juga, pemerintah dan lembaga terkait dapat melaksanakan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Begitu juga untuk pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan.

“Data yang presisi memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dan berbasis bukti dalam mengalokasikan sumber daya dan merancang kebijakan,” tegasnya.

Baca juga: Pandangan Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik soal Netralitas ASN dalam Pemilu 2024

Secara keseluruhan, Data Desa Presisi menjadi pondasi karena memberikan informasi yang penting dan terukur.