Sepanjang Tak Ada Laporan, KSAD Anggap Pernyataan Megawati soal TNI Intimidasi Rakyat Mengada-ada

"Artinya diizinkan untuk mengikuti yang namanya pemilu. Pemilihan umum langsung adalah hak rakyat, bukan kepunyaan kalian, ingat!" imbuh dia, seperti dilansir Kompas.com di artikel berjudul "Megawati Sebut Tentara Intimidasi Rakyat, KSAD: Kalau Tak Ada Laporan, Saya Anggap Tak Ada".

Megawati mengaku sudah tidak bersabar lagi karena menurutnya aparat telah dikerahkan untuk mengintimidasi rakyat di masa Pemilu 2024.

Ia menyinggung kasus menjerat politikus Partai Persatuan Indonesia Aiman Witjaksono serta penganiayaan terhadap relawan Ganjar-Mahfud di Gunungkidul beberapa waktu lalu.

Padahal, hukum semestinya berlaku sama kepada semua warga negara Indonesia, baik itu presiden, menteri, tentara, maupun polisi.

Respons Jenderal Maruli TNI Disebut Main Tambang 

Persoalan lingkungan menjadi topik debat cawapres baru-baru ini.

Termasuk di dalamnya soal tambang ilegal.

Soal ini, Cawapres Mahfud MD menuding aparat enggan menjalankan aturan penegakan hukum, sehingga tambang ilegal merajalela.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak pun tak tinggal diam dan merespon pernyataan Mahfud MD.

Maruli menyatakan, para prajurit atau perwira mereka sudah tak lagi terlibat penambangan ilegal.

Hal itu menanggapi pernyataan cawapres Mahfud MD dalam debat keempat Pilpres 2024 pada Minggu (21/1/2024).

Mahfud MD dalam debat menyatakan tidak mudah memberantas kegiatan penambangan ilegal karena pelakunya dilindungi oleh aparat.

"Aparat juga bisa aparatur sipil ya. Belum lengkap itu.

Jadi kita sulit juga di zaman sekarang ini kalau kita misalnya begitu-begitu masuk video, kita takut sekarang.

Jadi enggak seberani itu lagi kita," kata Maruli dalam jumpa pers di Markas Besar TNI, Jakarta, Senin (22/1/2024).