Jokowi tetap Yakin Investor Asing Minati IKN Nusantara, Minta Badan Usaha Otorita Menyusun Strategi

TRIBUNKALTIM.CO - Progres investasi asing untuk proyek Ibu Kota Negara yang baru, IKN Nusantara terus menjadi perhatian. 

Meski hingga saat ini, Otorita IKN (OIKN) menyebut belum ada realisasi investasi asing di IKN Nusantara, namun Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap yakin proyek Ibu Kota Negara yang baru ini bakal diminati.

Terbaru, Presiden Jokowi meminta Badan Usaha Otorita (BUO) bekerja sama dengan Indonesia Investment Authority (INA) atau Otoritas Investasi Indonesia untuk menarik investor asing ke IKN Nusantara.

Pernyataan ini disampaikan Direktur Utama BUO IKN, Boyke Nugraha usai pertemuan dengan Presiden Jokowi yang membahas IKN Nusantara di Istana Kepresidenan, Senin (5/2/2024). 

Baca juga: Apa Itu Tanaman Kacang Babi yang Ditanam di Jalan Tol IKN Nusantara? Keunggulan Kara Benguk

Baca juga: ASN yang Pindah ke IKN Nusantara di Tahap Pertama Bakal Dapat Tunjangan Pionir, Bukan Tambahan Tukin

Baca juga: Fakta IKN Nusantara, Ratusan Pekerja Kebut Pembangunan Istana Negara, Aktif 21 Jam Kerja Sehari

Boyke Nugraha mengatakan saat ini kepercayaan investor asing terhadap Otoritas Investasi Indonesia sedang tinggi.

Selanjutnya, Boyke mengatakan, "Arahan bapak presiden kami itu diminta berkolaborasi dengan INA, karena INA saat ini itu sepertinya sangat dipercaya oleh investor asing.

Ini dalam rangka untuk investor asing (masuk) setelah investor dalam negeri.

Tentu BUO akan melaksanakan itu. Karena fungsi kami sebagai master developer itu harus menyiapkan prasarana dan sarananya.

Termasuk lahan tanah itu," jelasnya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

Menurut Boyke kerja sama BUO IKN dengan INA akan dibicarakan lebih lanjut untuk menyusun teknis investasi asing di IKN.

Sehingga pemerintah nantinya punya pedoman teknis saat akan menindaklanjuti potensi investasi asing ke Nusantara.

Boyke mencontohkan ketika ada perusahaan asing ingin berinvestasi di IKN akan dirinci untuk bidang apa dan lokasi mana yang diinginkan untuk menanamkan modal.

"Nanti tinggal perusahaan asing itu akan masuk di per seal yang mana, akan bangun apa.

Karena di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 6 ribuan sekian hektare itu sudah jelas, bukan tanah hamparan yang tidak terzonasi, tapi per seal-nya sudah jelas," jelas Boyke.

Baca juga: Otorita Akui Belum Ada Realisasi Investor Asing di IKN Nusantara, OIKN Terima 350 Letter of Intent

Dia menambahkan, pemerintah saat ini sedang menyusun skema investasi untuk bidang energi, transportasi dan telekomunikasi di IKN.