Respons Sri Mulyani soal Pernyataan Sekjen PDIP, Anggaran Kementerian Dipotong 5 Persen untuk Bansos

Mobil RI 26 pun perlahan meninggalkan halaman Istana Kepresidenan. Sri Mulyani tampak hadir di Istana Kepresidenan, Jakarta sekitar pukul 10.34.

Kemenkeu Jelaskan Soal Potongan 5 Persen dari Anggaran Kementerian

Presiden Jokowi mengintruksikan agar anggaran di kementerian dan lembaga untuk sementara diblokir. 

Total ada Rp 50,14 trilun anggaran yang dblokir.

Hal ini dibenarkan oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani. 

Sri Mulyani menjelaskan pemblokiran ini sebagai langkah pencadangan dengan cara memblokir sementara (automatic adjustment) anggaran kementerian dan lembaga (K/L) pada 2024.

Sri Mulyani melakukan pemblokiran sementara anggaran sebesar Rp 50,14 triliun.

Angka tersebut merupakan komulatif dari anggaran seluruh K/L yang diblokir, dengan porsi 5 persen dari setiap pagu anggaran belanja K/L.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan, pelaksanaan automatic adjustment anggaran belanja K/L selaras dengan arahan Presiden Jokowi ketika menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2024.

Layaknya pelaksanaan auto adjustment tahun lalu, pencadangan anggaran disebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik global.

"Yang dinamis berpotensi mempengaruhi perekonomian dunia," kata dia kepada Kompas.com, Jumat (2/2/2024).

"Sehingga perlu diantisipasi potensi atau kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di 2024," sambungnya.

Lebih lanjut Deni menjelaskan, automatic adjustment yang sudah diperkenalkan sejak 2022, merupakan salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk merespons dinamika global.

Baca juga: Tak Libatkan Mensos Risma dalam Penyaluran Bansos, Presiden Jokowi Kena Kritik PDIP

Lewat kebijakan ini, pemerintah mendesain APBN untuk mampu memitigasi berbagai risiko.

Ia pun memastikan, dana yang diblokir sementara itu tidak diambil pemerintah.